pada 11 Juli 1945,BPUPKI mengeluarkan keputusan terkait wilayah Indonesia.Apakah keputusan tersebut sejalan dengan PPKI?

<p>Pada tanggal 11 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengeluarkan keputusan terkait wilayah Indonesia. Keputusan ini dikenal sebagai Keputusan BPUPKI No. X tentang "Negara Indonesia".</p><p>Keputusan BPUPKI tersebut menetapkan bahwa "Negara Indonesia" mencakup wilayah yang terdiri dari Pulau Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan, serta sejumlah kepulauan kecil yang berada di sekitarnya. Namun, keputusan ini tidak mencakup wilayah-wilayah di luar pulau-pulau tersebut.</p><p>Setelah BPUPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk sebuah Panitia Kecil yang bertugas merumuskan dan menyusun naskah Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan naskah UUD 1945.</p><p>Dalam naskah UUD 1945 tersebut, terdapat pasal-pasal yang menyatakan bahwa wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah yang pernah diduduki oleh pemerintahan Hindia Belanda sebelum pendudukan Jepang. Ini secara substansial sejalan dengan keputusan BPUPKI No. X, karena wilayah yang dinyatakan oleh BPUPKI pada dasarnya mencakup wilayah yang pernah diduduki oleh Hindia Belanda.</p><p>Jadi, meskipun tidak ada pernyataan eksplisit dari PPKI yang memvalidasi secara langsung keputusan BPUPKI No. X, tetapi keputusan tersebut secara substansial sejalan dengan naskah UUD 1945 yang kemudian disahkan oleh PPKI.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>