Menurut Jusuf Kalla banyaknya aturan tidak menjamin suatu negara dapat maju, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menegakkan aturan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia mengemukakan tugas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM juga luar biasa besar dan bisa dikatakan sebagai penjaga pilar demokrasi. Karena itu perlu dijaga independensinya, tanpa penjagaan terhadap lalu lintas demokrasi, maka demokrasi juga tidak bisa berjalan. Berdasarkan pernyataan wakil Presiden di atas, berikut ini yang berupa cerminan sikap positif pemerintah adalah … a. lepas tangan terhadap upaya penegakan HAM b. setengah hati, karena urusan HAM diserahkan kepada menteri c. serius mendukung penghormatan HAM dan tegaknya Demokrasi d. meragukan keseriusan Kementerian dalam penegakan HAM e. lebih serius dalam menjaga lalu lintas demokrasi

Jawaban : C. serius mendukung penghormatan HAM dan tegaknya Demokrasi Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana antara demokrasi dan Hak asasi manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan. Demokrasi merupakan cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM. Sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM. Dalam demokrasi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam suatu negara demokrasi. Dengan pemilu rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat, kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah yang dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah serius dalam mendukung penghormatan terhadap HAM dan tegaknya demokrasi. Jadi, sikap positif pemerintah adalah serius mendukung penghormatan HAM dan tegaknya Demokrasi.