mengapa upaya represif mengatasi ancaman militer terhadap keutuhan NKRI harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku?

Hallo Arsya O, kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun dan didasarkan pada satu kesadaran negara yang plural. Berikut ini penjelasannya. Sebagian besar bangsa Indonesia belum memahami tentang pertahanan negara yang berlaku di Indonesia begitu pula dengan tahapan implementasinya. Pertahanan negara dapat terancam karena ancaman militer. Ancaman militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara. Bentuk-bentuk ancaman militer tertuang pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 pada penjelasan pasal 7 ayat 2 yaitu agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara serta konflik komunal. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman milter adalah melalui upaya represif. Represif adalah tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran. Dengan tindakan represif, penyimpangan akan terkontrol dan berkurang. Represif adalah upaya yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintahan untuk mengontrol masyarakat. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mengatasi ancaman militer terhadap keutuhan NKRI harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku karena Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun dan didasarkan pada satu kesadaran yang sekaligus menjadi konsensus bangsa, yaitu Indonesia adalah negara yang plural. Pluralitas bangsa ini dapat meliputi aspek geografis, budaya maupun agama. Kesadaran akan pluralitas bangsa sebagai satu realitas yang hidup dalam satu kesatuan negara Indonesia maka dari sejak awal berdirinya, negara menegaskan eksistensinya dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang terwujud dalam Pancasila dan UUD 1945. Jadi, jawaban yang tepat yaitu karena Indonesia merupakan negara hukum yang dibangun dan didasarkan pada satu kesadaran negara yang plural. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Semoga membantu ya.