Sinar S

21 Desember 2021 10:16

Iklan

Sinar S

21 Desember 2021 10:16

Pertanyaan

mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

07

:

47

:

16

Klaim

2

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

M. Darry

Mahasiswa/Alumni Universitas Indonesia

04 Januari 2022 14:25

Jawaban terverifikasi

Halo Fadia, kakak bantu jawab ya. Jawabannya adalah karena negara demokrasi harus menepatkan hukum sebagai pegangan tertinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Yuk mari simak pembahasannya! Dalam konteks negara demokrasi, penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan hukum. Merujuk pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai negara hukum adalah segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan kewenangan atas mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik. Selain itu perlindungan dan penegakan hukum mutlak dilakukan juga merupakan bagian kontrol rakyat terhadap penyelenggara negara. Jadi, dengan demikian negara demokrasi mutlak harus menegakkan hukum agar penyelenggara negara tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Semoga bisa membantu ya Fadia.


Iklan

Irsann I

09 November 2023 02:08

Bedakan peran polisi, jaksa, hakim dan advokat serta KPK dalam proses penegakkan hukum di Indonesia


Aditya A

05 Desember 2023 00:17

Mengapa terjadi pelanggaran hukum?


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

35

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

23

2.2

Lihat jawaban (3)