Mengapa pemerintah kolonial cenderung menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung? a. Pemerintah kolonial merupakan pionir dalam hal demokrasi. b. Penguasa-penguasa lokal memiliki kecakapan yang tinggi dalam hal pemerintahan. c. Pemerintah kolonial tidak ingin mencampuri kerajaan, tetapi bisa mengeksploitasi penduduk. d. Antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal sudah ada kerja sama dalam pemerintahan.

Hai Rahmat S., kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah C. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Berangkat dari politik memecah belah (devide et impera) dan praktik-praktik tipu muslihat, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan/pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi/lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajajah. Beberapa penguasa pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya. Hal tersebut terjadi juga pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811). Pada masa pemerintahannya, dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Jawa menjadi sembilan prefektur dan 30 regentschap (kabupaten). Setiap prefektur diangkat seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap regentschap/kabupaten dikepalai oleh seorang regent atau bupati yang berasal dari kaum bumiputera. Namun, status bupati sampai dengan camat (yang disebut priyayi) sepenuhnya menjadi pegawai negeri (binnenland bestuur) baru terwujud setelah diterapkannya sistem Tanam Paksa pada pertengahan 1850-an). Sistem pemerintahan dimana terdapat orang Eropa dan bumiputera dinamakan binnenland bestuur. Sistem ini menempatkan Eropa dan bumiputera secara sejajar, meski yang melakukan tugas langsung untuk penarikan pajak dari rakyat adalah pejabat bumiputera (inlandsch bestuur). Kebijakan ini diterapkan dalam rangka memaksimalkan eksploitasi pajak hasil bumi dari rakyat jika dilakukan oleh orang yang dikenal dekat. Dalam hal ini para priyayi atau pejabat pribumi tersebut. Oleh karena itu, jawaban pertanyaan di atas tercermin dalam pemerintah kolonial tidak ingin mencampuri kerajaan, tetapi bisa mengeksploitasi penduduk. Semoga membantu ya.