Mengapa pada Pemilu I tahun 1955 di samping untuk memilih anggota DPR juga untuk memilih anggota Konstituante?

Jawaban yang tepat dari pertanyaan tersebut adalah karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati undang-undang dasar yang tetap, dan masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950). Tugas Konstitunte ini adalah menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 ini. Mari simak pembahasan dibawah ini! Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Pemilu tersebut berhasil berlangsung jujur dan adil, meskipun negara Indonesia baru merdeka selama 10 tahun. Akibat dari hasil ini, tidak ada partai politik yang memperoleh mayotas kursi di DPR dan Konstituante. Karena tidak ada partai yang dominan di DPR, tidak ada partai yang dapat membentuk langsung kabinet dan harus berkoalisi dengan partai lain. Ini membuat kondisi ketidakstabilan politik akibat seringnya kabinet jatuh dan harus diganti. Konstituante yang dipilih pemilu 1955 sebagai pembentuk undang-undang dasar baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga gagal menjalankan tugasnya. Kegagalan ini terutama karena partai di Konstituante gagal menyepakati pasal-pasal dalam undang-undang baru, dan terjadi pertentangan tentang bentuk pemerintahan dan peran agama dalam pemerintahan. Akibat krisis politik dan ketidakpastian ini, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara, dan merubah sistem pemerintahan menjadi presidensial. Dekrit ini menandai berakhirnya masa Demokrasi Liberal dan dimulainya masa Demokrasi Terpimpin Dengan demikian jawaban yang tepat yaitu karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati undang-undang dasar yang tetap, dan masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950). Tugas Konstitunte ini adalah menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 ini.