Mengapa Orde Lama Dan Orde Baru Terpisah dan apa perbedaannya Terimakasih #sobatruangguru

Hai Lionel L., kakak bantu jawab ya. Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru dilihat dari segi pucuk pimpinannya (Presiden), politik, politik luar negeri, ekonomi, serta penerapan Pancasila. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Orde Lama (1959-1966) Orde Lama merujuk pada pemerintahan dibawah Presiden Soekarno. Era ini dimulai sejak keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Selain Orde Lama, era ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin dengan penguasa tunggal Presiden Soekarno. Kondisi Masa Orde Lama 1. Politik Pada masa ini, Presiden Soekarno juga mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup. Mohamad Hatta yang mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden sejak 1 Desember 1956 menganggap masa ini sebagai "Keterpimpinan dalam demokrasi", dikarenakan berpusat pada Presiden Soekarno. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR sampai pada pengamatan adanya ‘krisis demokrasi’, yaitu sebagai demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya dan melulu menjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktator. Sehingga, penerapan politik masa Orde Lama ini dibawah diktator Presiden Soekarno. 2. Ekonomi Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Dimana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi (berdikari) menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Dampak dari kebijakan tersebut ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000,00 (uang lama) diganti dengan Rp1,00 (uang baru). Tindakan penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. 3. Politik Luar Negeri Pada masa Orde Lama, politik luar negeri Indonesia condong ke politik Nefos (New Emerging Forces)-Oldefos (Old Emerging Forces) dan “Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang". Soekarno saat ini membagi atas dua klasifikasi negara, yaitu negara Nefos yaitu negara yang baru merdeka dan lepas dari penjajahan barat dan negara Oldefos yang mendukung penjajahan gaya baru, terdiri dari negara-negara Eropa ex-penjajah. Namun, pada praktiknya politik ini justru mendekatkan Indoensia pada Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang", yaitu negara-negara komunis. Hal ini dianggap penyelewengan politik luar negeri yang bebas, artinya tidak memihak negara manapun. 4. Penerapan Pancasila Presiden Soekarno menafsirkan pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Periode Demokrasi Terpimpin didasarkan pada penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tetapi, Presiden Soekarno saat itu menafsirkan terpimpin dengan arti "pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi." Pada pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, justru terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Penafsiran Pancasila dilakukan melalui penerapan Manipol/USDEK (Manifesto politik/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) sebagai haluan negara. Sayangnya, penafsiran itu cenderung berpusat pada Sukarno. Ditambah lagi, pada 30 September 1965 terjadi Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) yang bertujuan mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi Komunis. Orde Baru (1966-1998) Kekuasaan Presiden Soekarno diakhiri sejak dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) pada 11 Maret 1966. Supersemar menandai juga periode yang dikenal dengan masa Orde Baru. Orde Baru dianggap sebagai periode dimana memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada rezim sebelumnya. 1. Politik Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), termasuk di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib (pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus 1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970) 2. Ekonomi Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya. 3. Politik Luar Negeri Pada masa Orde Baru politik luar negeri pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada perluasan kerja sama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik Timur maupun Barat, selama kerja sama itu menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. 4. Penerapan Pancasila Langkah pertama Orde Baru adalah merumuskan kembali soal Pancasila. Langkah itu langsung diwujudkan dengan penyusunan dan pengesahan berbagai produk perundang-undangan, mulai dari Keputusan Presiden hingga TAP MPR. Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal untuk Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, tercantum dalam UU no 3/1985, tentang Golkar dan parpol, dan UU no 88/ 1985, tentang organisasi kemasyarakat, sempat menimbulkan gejolak. Penerapan Pancasila sebagai Asas Tunggal ini mengharuskan seluruh ormas, parpol, dan organisasi lainnya sebagai asas. Jika menolak aturan ini, organisasi tersebut akan dibubarkan pemerintah. Penerapan ini aturan ini memicu pertentangan antara pemerintah dengan sejumlah kelompok politik, terutama kelompok Islam. Di titik ini, makna Pancasila dianggap sudah dijadikan alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Orang-orang atau kelompok yang dianggap tidak sesuai bisa disingkirkan dengan mencap 'tidak pancasilais'. Semoga membantu ya..