Miska C

13 Maret 2022 05:10

Iklan

Miska C

13 Maret 2022 05:10

Pertanyaan

Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM di Indonesia ?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

08

:

30

:

28

Klaim

3

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

E. Natalia

Mahasiswa/Alumni Universitas Brawijaya

05 Juli 2022 16:54

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah karena kedua ideologi tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan HAM di Indonesia yang lebih mengedepankan asas keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hak asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Maka dapat di lihat bahwa selain pancasila akan bertentangan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Adanya ideologi liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM di Indonesia karena prinsip-prinsip liberalisme lebih mengedepankan pada kebebasan individual yang tanpa batas, sementara sosialisme lebih mengedepankan kepada dominasi negara atas individu. Jadi, jawaban yang tepat adalah karena kedua ideologi tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan HAM di Indonesia yang lebih mengedepankan asas keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

14

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

16

2.2

Lihat jawaban (3)