Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah .... A. Mahkamah Agung B. Mahkamah Konstitusi C. Pengadilan Tinggi D. Mahkamah Militer E. Komisi Yudisial

Hai Christina A! Kaka bantu jawab ya. Jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. Simak pembahasan berikut! Hak, kewajiban, tugas, dan wewenang MK atau Mahkamah Konstitusi telah diatur di dalam UUD 1945. Salah satu wewenang MK adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. Hal tersebut terdapat dalam pasal 7B ayat 1 yang menyatakan "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B. Mahkamah Konstitusi. Semoga membantu ya :)