Lembaga-lembaga di bawah ini yang bukan merupakan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah.. a. DPR b. KPK c. KPK d. KPU e. Bank Indonesia

Halo Siti, kakak bantu jawab ya. Terima kasih sudah bertanya. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah tidak ada dalam opsi jawaban di atas. Cermati pembahasan berikut ini! Setelah amendemen UUD 1945, penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu: 1. Lembaga legislatif Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga ini meliputi MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga ini mencakup presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah nonkementerian. 3. Lembaga yudikatif Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini meliputi MA, MK, dan KY. 4. Lembaga eksaminatif Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini yang dimaksud adalah BPK. 5. Lembaga negara independen Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Contohnya adalah Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan lain sebagainya. Dengan demikian, semua opsi jawaban pada soal di atas termasuk lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Semoga membantu ya.