Konsekuensi hukum dari adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Bagir Manan ditunjukkan oleh pernyataan ... a. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terlama harus diberlakukan. b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. c. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

Jawaban yang benar adalah D. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yuk simak pembahasan berikut. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Konsekuensi hukum dari adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Bagir Manan ditunjukkan oleh pernyataan suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Jadi, menurut Bagir Manan, konsekuensi hukum dari adanya sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah D. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.