Kewenangan pemberian hak kepada kaum pribumi untuk memiliki dan menyewakan tanah kepada pengusaha swasta disebut .... A. politik devide et impera B. politik jual beli C. politik pintu terbuka D. politik ekonomi

Halo Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah… C. politik pintu terbuka. Untuk lebih jelasnya yuk pahami penjelasan berikut: Pasca penerapan kebijakan tanam paksa yang mendapat banyak kritik dari kaum liberal di parlemen Belanda, pemerintah Belanda memutuskan untuk menghentikan pelaksanaan sistem tanam paksa dan menggantinya dengan kebijakan baru yang dikenal dengan sebutan “Politik pintu terbuka” atau disebut juga dengan sistem usaha swasta. Penerapan kebijakan tersebut ditandai dengan diterbitkannya UU Agraria 1870/Agrarische Wet 1870. Masyarakat Pribumi beranggapan dengan adanya UU Agraria 1870 akan memberi rakyat pribumi hak mutlak atas kepemilikan tanah. Namun, Agrarische Wet 1870 ternyata menjadi alasan untuk memudahkan masuknya pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia terutama di bidang pertanian dan perkebunan . Sehingga, kebijakan Pintu Terbuka ini juga bisa dikatakan sebagai kebijakan yang memperbolehkan pihak swasta untuk menanamkan modalnya di tanah Hindia Belanda. Semoga membantu yaa..