kewenangan BPK

Jawaban sebagai berikut: 1. BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, termasuk menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan 2. Meminta keterangan dan dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, seperti unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan lembaga serta badan lain yang mengelola keuangan negara 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab berkaitan dengan keuangan negara 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, hal ini wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara 7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK itu sendiri 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa 9. Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan 10. Memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Badan Pemeriksa Keuangan ((BPK) merupakan lembaga negara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Udang Dasar 1945, BPK dibentuk menjadi lembaga yang bebas dan mandiri. Jadi, BPK memiliki 10 kewenangan dalam menjalankan tugasnya di Indonesia seperti yang sudah diuraikan di atas.