Pitaloka M

11 Februari 2022 07:12

Iklan

Pitaloka M

11 Februari 2022 07:12

Pertanyaan

Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan, baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Di bawah ini yang bukan merupakan praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut adalah A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Tanaman yang ditanam oleh rakyat wajib memenuhi standar internasional. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

12

:

27

:

45

Klaim

3

4

Jawaban terverifikasi

Iklan

P. Rafika

Mahasiswa/Alumni Universitas Indonesia

15 Februari 2022 06:37

Jawaban terverifikasi

Hai Pitaloka M., kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah B. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut: a) Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa. b) Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaanTanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. c) Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanamanTanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. d) Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. e) Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. f) Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah. g) Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada dibawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. h) Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Kelebihan hasil panen yang dikenal dengan cultuur procenten dianggap sebagai penyebab penyelewengan aturan-aturan tanam paksa di atas. Cultuur procenten merupakan bonus yang akan didapatkan pejabat pribumi, jika desanya menyetorkan pajak lebih besar dibanding ketentuan. Semakin besar setoran, maka semakin besar cultuur procenten yang didapat. Dikarenakan adanya aturan ini, pejabat pribumi mendorong untuk meningkatkan hasil panen tanaman ekspor sehingga menyebabkan tanaman pertanian terbelangkalai. Oleh karena itu, yang bukan praktik masa tanam paksa yaitu bonus kelebihan pajak tidak dibayarkan oleh pemerintah kolonial. Semoga membantu yaa.


Iklan

Masita R

08 Juni 2023 09:05

Ketentuan tanam paksa yang di langgar atau di seleweng kan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi yaitu A. Apabila harga tanam wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk B. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib lebih bahkan sampai ¹/² bagian dari tanah yang dimiliki rakyat C. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun (66hari) dan mendapatkan upah D. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman tidak melebihi waktu untuk menanam padi


Achmad F

07 Juni 2024 00:47

Kondisi Jepang pada akhir tahun 1944 dalam perang Asia Pasifik mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menghadapi sekutu Jepang mencari dukungan bangsa Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI. Tokoh yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI adalah


Achmad F

07 Juni 2024 00:47

Kondisi Jepang pada akhir tahun 1944 dalam perang Asia Pasifik mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menghadapi sekutu Jepang mencari dukungan bangsa Indonesia dengan memberi janji kemerdekaan Indonesia yang diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI. Tokoh yang ditunjuk menjadi ketua BPUPKI adalah


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

. Puncak kemarahan diponegoro terjadi dan hingga meletuslah perang setelah...

11

5.0

Jawaban terverifikasi