Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan, baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Di bawah ini yang bukan merupakan praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut adalah A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Tanaman yang ditanam oleh rakyat wajib memenuhi standar internasional. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Hai Pitaloka M., kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah B. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut: a) Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa. b) Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaanTanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. c) Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanamanTanam Paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. d) Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. e) Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. f) Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah. g) Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada dibawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. h) Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun. Kelebihan hasil panen yang dikenal dengan cultuur procenten dianggap sebagai penyebab penyelewengan aturan-aturan tanam paksa di atas. Cultuur procenten merupakan bonus yang akan didapatkan pejabat pribumi, jika desanya menyetorkan pajak lebih besar dibanding ketentuan. Semakin besar setoran, maka semakin besar cultuur procenten yang didapat. Dikarenakan adanya aturan ini, pejabat pribumi mendorong untuk meningkatkan hasil panen tanaman ekspor sehingga menyebabkan tanaman pertanian terbelangkalai. Oleh karena itu, yang bukan praktik masa tanam paksa yaitu bonus kelebihan pajak tidak dibayarkan oleh pemerintah kolonial. Semoga membantu yaa.