Jihan A

08 Juni 2022 18:26

Iklan

Jihan A

08 Juni 2022 18:26

Pertanyaan

Keputusan apa saja yang diambil pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 ?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

08

:

01

:

48

Klaim

6

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

I. Utami

Mahasiswa/Alumni Universitas Terbuka

09 Juni 2022 02:46

Jawaban terverifikasi

Jawabannya keputusan dari hasil sidang BPUPKI pada 11 juli 1945 yaitu : 1. Membentuk Panitia Perancang ’’Declaration of Rights’’, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk ’’Unitarisme’’. 3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. 4. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Soepomo. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh panitia perancang undang-undang dasar. Pada 11 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Membentuk Panitia Perancang ’’Declaration of Rights’’, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk ’’Unitarisme’’. 3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. 4. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Soepomo. Jadi, keputusan dari sidang BPUPKI pada 11 juli 1945 yaitu : 1. Membentuk Panitia Perancang ’’Declaration of Rights’’, yang beranggotakan Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk ’’Unitarisme’’. 3. Kepala negara di tangan satu orang yaitu presiden. 4. Membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Prof. Dr. Soepomo.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Segala sumber kekayaan yang terdapat di Indonesia berada di bawah kekuasaan ... A. negara bekas penjajah B. pejabat negara yang berpengaruh C. pemerintah untuk kepentingan seluruh rakyat D. pihak swasta E. warga negara Indonesia

64

3.5

Jawaban terverifikasi