kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin

Jawaban yang benar adalah kelebihannya adalah terbangunnya integrasi nasional, perbaikan ekonomi, pelopor gerakan non blok, dibantuknya DPAS, MPRS, adanya kabinet kerja. Sedangkan kekurangannya adalah ketidakjelasan parta politik, melemahnya lembaga legislatif, HAM melemah, kebebasan pers dibatasi dan otonomi daerah semakin terbatas. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan dimana keputusan dan kebijakan berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kelebihan dari demokrasi terpimpin adalah: 1. Adanya kabinet kerja Kabinet kerja dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, sehingga lebih berfokus pada kepentingan rakyat Indonesia. Beberapa program yang dijalankan kabinet kerja adalah pembebasan Irian Barat, penyelenggaraan keamanan dalam negeri dan mencukupi kebutuhan pangan dan sandang masyarakat. 2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) Tugas DPAS adalah menjawab pertanyaan rakyat dan dan berhak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. 3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan tugas membentuk garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga proses pembangunan yang diinginkan negara lebih terfokus dan lebih terarah dalam mencapai tujuan negara. 4. Membangun integritas nasional 5. Penataan dibidang Ekonomi 6. Pelopor gerakan non-blok. Kelemahan demokrasi terpimpin adalah: 1. Ketidakjelasan sistem partai di Indonesia 2. Melemahnya lembaga legislatif 3. Hak dasar manusia sangat lemah 4. Anti kebebasan pers dimana dimasa itu dilarang penerbitan surat kabar. 5. Otonomi daerah semakin terbatas dimana penyelenggaraan negara berfokus di pusat. Jadi jawaban yang benar adalah kelebihannya adalah terbangunnya integrasi nasional, perbaikan ekonomi, pelopor gerakan non blok, dibantuknya DPAS, MPRS, adanya kabinet kerja. Sedangkan kekurangannya adalah ketidakjelasan parta politik, melemahnya lembaga legislatif, HAM melemah, kebebasan pers dibatasi dan otonomi daerah semakin terbatas