kekurangan dan kelebihan perubahan UUD NRI tahun 1...

Question

kekurangan dan kelebihan perubahan UUD NRI tahun 1945

Kia K · Accepted Answer

Izin menjawab pernyataan kakaknya, kelebihan UUD NRI tahun 1945 adalah:

1.(Kelebihan) yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah melengkapi aturan dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan, serta mewujudkan demokrasi.

2.(Kekurangan) yang dimiliki oleh undang-undang Dasar NRI 1945 adalah:
-Ketidakjelasan: Beberapa pasal dalam UUD 1945 memiliki ketidakjelasan, yang bisa menimbulkan interpretasi berbeda. 
-Konflik kepentingan: Dalam praktiknya, konflik kepentingan politik sering kali muncul, yang bisa menghambat pembuatan kebijakan.

Rendi R · Accepted Answer

Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan melalui empat tahap antara 1999 hingga 2002 membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Amandemen ini bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan reformasi dan demokrasi pasca-Orde Baru.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari perubahan UUD 1945:

Kelebihan Perubahan UUD NRI Tahun 1945:

Penguatan Prinsip Demokrasi

Kelebihan: Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah penguatan prinsip demokrasi, termasuk pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat. Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Kini, rakyat memiliki peran lebih langsung dalam menentukan pemimpin mereka, yang memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Contoh: Pasal 6A mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Kelebihan: Sebelum amandemen, Presiden dapat dipilih kembali tanpa batasan masa jabatan. Setelah amandemen, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal dua periode, yaitu masing-masing lima tahun. Ini untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh satu individu.
Contoh: Pasal 7 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dipilih untuk dua kali masa jabatan.

Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelebihan: Amandemen menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak-hak dasar warga negara secara lebih jelas dan tegas, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Ini penting untuk perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia.
Contoh: Pasal 28A hingga Pasal 28J mengatur berbagai hak asasi warga negara.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kelebihan: Amandemen UUD memperkuat otonomi daerah, memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing. Ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal.
Contoh: Pasal 18 mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah.

Penguatan Sistem Checks and Balances

Kelebihan: Amandemen memperkuat mekanisme checks and balances antar-lembaga negara. Kekuasaan Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya diatur dengan lebih jelas, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.
Contoh: Pemisahan yang lebih jelas antara kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, misalnya dalam pengaturan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) sebagai lembaga yang bisa menguji undang-undang terhadap UUD.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Kelebihan: Amandemen juga menghasilkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, termasuk menguji undang-undang, memutus sengketa pemilu, dan menangani impeachment Presiden. Ini memperkuat sistem peradilan dan pengawasan terhadap konstitusi.
Contoh: Pasal 24C mengatur tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Kekurangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945:

Potensi Kegaduhan dalam Sistem Politik

Kekurangan: Pemilihan langsung Presiden dan sistem multipartai tanpa ambang batas yang ketat dapat menyebabkan kegaduhan politik. Pemilu dengan banyak partai politik membuat sulit tercapainya mayoritas yang kuat di DPR, sehingga sering kali terjadi koalisi yang tidak solid dan ketidakstabilan politik.
Contoh: Sistem politik multipartai di Indonesia sering menghasilkan koalisi pemerintahan yang kompleks dan tidak stabil, yang dapat memperlambat proses legislasi.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Belum Optimal

Kekurangan: Walaupun otonomi daerah diperkuat, implementasi di lapangan sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan kapasitas sumber daya manusia di daerah, korupsi, dan birokrasi yang lemah. Otonomi daerah juga berisiko menimbulkan ketidakadilan antara daerah yang kaya dan miskin.
Contoh: Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung berkembang lebih cepat dibanding daerah yang lebih miskin sumber daya.

Potensi Penyalahgunaan Kebebasan Pers dan HAM

Kekurangan: Meskipun kebebasan pers dan HAM diperkuat dalam amandemen, kebebasan yang terlalu luas tanpa pengawasan yang ketat dapat menimbulkan penyalahgunaan, seperti berita palsu (hoaks) atau pelanggaran hak orang lain. Dalam beberapa kasus, kebebasan ini juga dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik atau sektarian.
Contoh: Penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang sering kali tidak terkontrol di media sosial atau media massa.

Konflik Kewenangan Antarlembaga Negara

Kekurangan: Amandemen memperjelas pembagian wewenang antar-lembaga negara, tetapi dalam praktiknya masih sering terjadi konflik kewenangan antar-lembaga. Misalnya, sengketa antara Presiden dan DPR terkait hak angket atau proses legislasi yang sering menemui jalan buntu karena perbedaan interpretasi kewenangan.
Contoh: Konflik antara DPR dan Presiden dalam hal pengawasan dan pembuatan undang-undang masih kerap terjadi.

Kekurangan dalam Penataan Sistem Pemilu

Kekurangan: Sistem pemilu yang dihasilkan dari amandemen, terutama terkait sistem perwakilan proporsional dengan daerah pemilihan besar, sering kali menghasilkan wakil-wakil rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan partai daripada daerahnya. Selain itu, pemilu yang menghabiskan biaya besar juga dapat memicu politik uang.
Contoh: Sistem perwakilan proporsional sering kali tidak memberikan hubungan yang kuat antara wakil rakyat dan konstituennya, karena wakil lebih terfokus pada kepentingan partai.

Kesulitan Memahami UUD yang Kompleks

Kekurangan: Dengan adanya amandemen, struktur UUD 1945 menjadi lebih kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Ini berpotensi menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan sistem pemerintahan, yang dapat mengurangi partisipasi politik yang informasional.
Contoh: Banyak warga negara yang tidak mengetahui secara detail perubahan yang terjadi dalam amandemen UUD, yang menyebabkan pemahaman konstitusi terbatas pada beberapa kalangan saja.

Kesimpulan:

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 membawa banyak kelebihan, terutama dalam hal penguatan demokrasi, perlindungan HAM, dan desentralisasi. Namun, ada juga beberapa kekurangan, seperti potensi konflik politik, pelaksanaan otonomi daerah yang belum merata, serta tantangan dalam mengelola kebebasan pers dan HAM. Meskipun demikian, amandemen ini telah memberikan fondasi yang lebih demokratis dan modern bagi sistem pemerintahan Indonesia.

kekurangan dan kelebihan perubahan UUD NRI tahun 1945

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?