Kekuasaan negara di Indonesia dibagi antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah pusat dan daerah harus selalu bekerja sama dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya... .

Hallo Alvi M, kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah Pasal 18A (1) UUD 1945. Berikut ini penjelasannya. Pasal 18A UUDNRI 1945 yang terdiri dari 2 (dua) ayat yaitu : hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Beranjak dengan membaca dan memahami politik hukum dalam Pasal 18 UUDNRI 1945, maka secara tersirat (tidak tegas) menyatakan bahwa Indonesia dalam pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menganut konsep desentralisasi asimetris. Hal tersebut bermakna bahwa konsep Pemerintahan Daerah di Indonesia bukan hanya satu, dan negara mengakui hal tersebut. Dengan demikian, politik hukum (legal policy) tentang desentralisasi yang digariskan UUDNRI Tahun 1945 mengisyaratkan keniscayaan penerapan “desentralisasi asimetris” yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan aspek bekerja sama dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Semoga membantu ya.