kedudukan jepang yang makin terdesak dalam perang usia timur raya (perang dunia ii) mendorong jepang mengubah kebijakan dalam pemerintahan sipil di indonesia. perubahan kebijakan tersebut ditandai dengan ....

Jawaban yang benar adalah 'keterlibatan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan.' Soal menanyakan perubahan kebijakan dalam pemerintahan sipil di indonesia ditandai dengan apa. Jawabannya dapat ditemukan dengan penjelasan berikut: Kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang semakin sulit sejak tahun 1943 mendorong Jepang melakukan perubahan kebijakan dalam pemerintahan sipil di Indonesia. Perdana Menteri Tojo mengeluarkan Kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang Indonesia berperan di sektor pemerintahan. Kebijakan tersebut ditegaskan dengan pengumuman Shaiko Shikikan tentang garis-garis besar rencana pengambilan dalam pemerintahan negara pada 1 Agustus 1943. Kebijakan pemerintah Jepang tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In) berdasarkan Osamu Seirei Nomor 36/1943. Chuo Sangi In merupakan badan yang bertugas memberikan saran kepada pemerintahan pusat mengenai segala kebijakan yang berkaitan dengan politik dan tindakan yang diangap perlu dalam bidang militer. Dengan demikian, Kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang semakin sulit sejak tahun 1943 mendorong Jepang melibatkan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan. Dari penjelasan diatas maka jawaban yang benar adalah 'keterlibatan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan.'