Kedaulatan penerapannya sangat banyak salah satunya adalah negara Indonesia yang menerapkan 2 teori kedaulatan, hal ini tidak melanggar aturan yang berlaku karena Indonesia dalam pelaksanaan kedaulatannya diatur di dalam ... A. UUD NRI Tahun 1945 B. Perda C. Hukum Adat D. Hukum Rimba

Jawaban yang tepat adalah A. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 UUD 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Berikut adalah bunyi Pasal 1 UUD 1945 : 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara indonesia menganut 2 teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat : • Teori Kedaulatan Hukum Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hukum menurut teori ini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis misalnya UUD dan Peraturan perundang-undangan. Pelaksaan pemerintah dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Teori ini dianut oleh negara Indonesia dengan model negara hukum modern. • Teori Kedaulatan Rakyat Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Keabsolutan kekuasaan pemerintah perlu dibatasi dengan adanya pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika. Ajaran itu menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. 1) Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang- undang. Contoh dari kekuasaan legislatif yaitu DPR, MPR, DPD. 2) Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Contoh dari kekuasaan eksekutif yaitu: Presiden dan Wakil Presiden. 3) Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang- undang. Contoh dari kekuasaan yudikatif yaitu: MK (Mahkamah Konstitusi), MA (Mahkamah Agung) dan KY (Komisi Yudisial). Ciri-ciri negara yang menganut teori Kedaulatan Rakyat: 1) Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. 2) laksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang 3) Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badang atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah. 4) Susunan kekuasaan badan atau majelis tersebut ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar.