Nun N

11 Maret 2024 07:33

Iklan

Iklan

Nun N

11 Maret 2024 07:33

Pertanyaan

Kebijakan Presiden SBY Jusuf Kalla dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa

Kebijakan Presiden SBY Jusuf Kalla dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa


3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

12 Maret 2024 10:17

Jawaban terverifikasi

<p>Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, terdapat beberapa kebijakan dan upaya untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:</p><p><strong>Pemberian Otonomi Daerah:</strong></p><ul><li>Pemerintahan SBY-JK menguatkan kebijakan otonomi daerah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi ini diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan kepentingan lokal, serta meminimalkan potensi konflik dan disintegrasi.</li></ul><p><strong>Perdamaian di Aceh:</strong></p><ul><li>Salah satu pencapaian signifikan pada era SBY-JK adalah penyelesaian konflik di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005. Kesepakatan tersebut memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, yang sebelumnya mengalami konflik berkepanjangan.</li></ul><p><strong>Pemberantasan Terorisme:</strong></p><ul><li>Pemerintahan SBY-JK menekankan pada pemberantasan terorisme untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional. Tindakan keras diambil terhadap kelompok-kelompok ekstremis dan teroris yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan negara.</li></ul><p><strong>Pengelolaan Sumber Daya Alam:</strong></p><ul><li>Langkah-langkah diambil untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks konflik-konflik yang seringkali muncul terkait pemanfaatan sumber daya alam.</li></ul><p><strong>Penanganan Konflik Papua:</strong></p><ul><li>Meskipun terdapat tantangan besar terkait konflik di Papua, pemerintahan SBY-JK berusaha untuk menangani ketegangan dan ketidakpuasan di wilayah tersebut. Upaya dialog dan pembangunan diperkuat untuk mengatasi akar penyebab konflik dan meredakan ketegangan.</li></ul><p><strong>Program Nawacita:</strong></p><ul><li>Presiden Jokowi, yang menggantikan SBY pada tahun 2014, melanjutkan beberapa prinsip kebijakan untuk mengatasi masalah disintegrasi melalui program Nawacita. Nawacita mencakup lima prioritas utama, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kawasan perdesaan.</li></ul><p><br>&nbsp;</p>

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, terdapat beberapa kebijakan dan upaya untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:

Pemberian Otonomi Daerah:

  • Pemerintahan SBY-JK menguatkan kebijakan otonomi daerah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya. Pemberian otonomi ini diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan kepentingan lokal, serta meminimalkan potensi konflik dan disintegrasi.

Perdamaian di Aceh:

  • Salah satu pencapaian signifikan pada era SBY-JK adalah penyelesaian konflik di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005. Kesepakatan tersebut memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, yang sebelumnya mengalami konflik berkepanjangan.

Pemberantasan Terorisme:

  • Pemerintahan SBY-JK menekankan pada pemberantasan terorisme untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional. Tindakan keras diambil terhadap kelompok-kelompok ekstremis dan teroris yang dapat mengancam persatuan dan keutuhan negara.

Pengelolaan Sumber Daya Alam:

  • Langkah-langkah diambil untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, terutama dalam konteks konflik-konflik yang seringkali muncul terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Penanganan Konflik Papua:

  • Meskipun terdapat tantangan besar terkait konflik di Papua, pemerintahan SBY-JK berusaha untuk menangani ketegangan dan ketidakpuasan di wilayah tersebut. Upaya dialog dan pembangunan diperkuat untuk mengatasi akar penyebab konflik dan meredakan ketegangan.

Program Nawacita:

  • Presiden Jokowi, yang menggantikan SBY pada tahun 2014, melanjutkan beberapa prinsip kebijakan untuk mengatasi masalah disintegrasi melalui program Nawacita. Nawacita mencakup lima prioritas utama, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat kawasan perdesaan.


 


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

07 April 2024 05:48

Jawaban terverifikasi

<p>Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat beberapa kebijakan yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil antara lain:</p><p><strong>Pemberian Otonomi Kepada Daerah:</strong> Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah pemberian otonomi kepada daerah, termasuk dalam hal keuangan, pemerintahan, dan pembangunan. Melalui pemberian otonomi ini, pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah.</p><p><strong>Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):</strong> SBY-Jusuf Kalla berkomitmen untuk memperkuat integrasi dan persatuan nasional, serta menegaskan kembali prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah, serta mempromosikan dialog antar-etnis dan antar-agama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang beragam.</p><p><strong>Penanganan Konflik Papua:</strong> Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla berusaha untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti dialog politik, pembangunan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga mendorong adanya pemberian ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka.</p><p><strong>Penguatan Lembaga Negara dan Hukum:</strong> SBY-Jusuf Kalla juga melakukan reformasi lembaga negara dan perbaikan sistem hukum untuk memperkuat prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.</p>

Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat beberapa kebijakan yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

Pemberian Otonomi Kepada Daerah: Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah pemberian otonomi kepada daerah, termasuk dalam hal keuangan, pemerintahan, dan pembangunan. Melalui pemberian otonomi ini, pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah.

Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): SBY-Jusuf Kalla berkomitmen untuk memperkuat integrasi dan persatuan nasional, serta menegaskan kembali prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah, serta mempromosikan dialog antar-etnis dan antar-agama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang beragam.

Penanganan Konflik Papua: Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla berusaha untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti dialog politik, pembangunan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga mendorong adanya pemberian ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Penguatan Lembaga Negara dan Hukum: SBY-Jusuf Kalla juga melakukan reformasi lembaga negara dan perbaikan sistem hukum untuk memperkuat prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

jelaskan kehidupan sosial, politik dan ekonomi kerajaan Ternate

8

0.0

Jawaban terverifikasi