Nun N
11 Maret 2024 07:33
Iklan
Nun N
11 Maret 2024 07:33
Pertanyaan
Kebijakan Presiden SBY Jusuf Kalla dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa
1
2
Iklan
Salsabila M
Community
12 Maret 2024 10:17
Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014, terdapat beberapa kebijakan dan upaya untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:
Pemberian Otonomi Daerah:
Perdamaian di Aceh:
Pemberantasan Terorisme:
Pengelolaan Sumber Daya Alam:
Penanganan Konflik Papua:
Program Nawacita:
· 0.0 (0)
Iklan
Nanda R
Community
07 April 2024 05:48
Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat beberapa kebijakan yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah disintegrasi bangsa di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil antara lain:
Pemberian Otonomi Kepada Daerah: Salah satu pendekatan utama yang diambil adalah pemberian otonomi kepada daerah, termasuk dalam hal keuangan, pemerintahan, dan pembangunan. Melalui pemberian otonomi ini, pemerintah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di berbagai wilayah.
Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): SBY-Jusuf Kalla berkomitmen untuk memperkuat integrasi dan persatuan nasional, serta menegaskan kembali prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah, serta mempromosikan dialog antar-etnis dan antar-agama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang beragam.
Penanganan Konflik Papua: Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla berusaha untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan yang lebih inklusif, seperti dialog politik, pembangunan ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga mendorong adanya pemberian ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan mereka.
Penguatan Lembaga Negara dan Hukum: SBY-Jusuf Kalla juga melakukan reformasi lembaga negara dan perbaikan sistem hukum untuk memperkuat prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan sistem hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
· 0.0 (0)
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!