kebijakan pada masa orde baru dibidang kesehatan, dan dampak positif dan negatif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan

<p>Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melaksanakan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan utama di bidang kesehatan antara lain:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kebijakan di Bidang Kesehatan:</strong></p><p>1. <strong>Program Keluarga Berencana (KB)</strong></p><p>Program KB menjadi salah satu kebijakan utama Orde Baru untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini didorong oleh pemerintah melalui penyuluhan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan memperbaiki kualitas hidup.</p><p>2. <strong>Pembangunan Infrastruktur Kesehatan</strong></p><p>Pemerintah Orde Baru juga berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di berbagai daerah. Ini untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan.</p><p>3. <strong>Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular</strong></p><p>Orde Baru meningkatkan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular seperti polio, campak, dan difteri. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengendalian penyakit endemik seperti malaria dan tuberkulosis (TBC).</p><p>4. <strong>Pendidikan Kesehatan dan Sanitasi</strong></p><p>Program pendidikan kesehatan juga digalakkan, misalnya dengan memperkenalkan hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang:</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>1. Politik</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Stabilitas politik tercapai dalam jangka panjang, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya.</p><p>• Pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan yang kuat membuat kebijakan bisa lebih cepat diterapkan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Pemerintahan yang otoriter membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Penindasan terhadap oposisi dan kebebasan berbicara terjadi.</p><p>• Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas karena adanya konsentrasi kekuasaan yang besar pada tangan presiden dan aparatnya.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Ekonomi</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Pembangunan infrastruktur yang pesat, terutama di bidang transportasi dan perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi.</p><p>• Pembangunan sektor industri dan ekspor meningkatkan perekonomian negara.</p><p>• Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade memberi kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat.<br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Ketergantungan pada sektor pertambangan dan minyak menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas turun.</p><p>• Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antara kota dan desa serta antara golongan kaya dan miskin.</p><p>• Korupsi di kalangan pejabat negara menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakmerataan pembangunan.<br>&nbsp;</p><p><strong>3. Sosial Budaya</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Proyek pembangunan pendidikan dan fasilitas sosial memperbaiki kualitas hidup sebagian besar masyarakat.</p><p>• Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan sosial.<br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Dominasi budaya Jawa dalam kebijakan politik dan sosial, yang menyebabkan marginalisasi budaya daerah lainnya.</p><p>• Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi budaya yang berbeda dari pandangan resmi pemerintah.</p><p>• Pemaksaan untuk menerima ideologi tertentu, seperti Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, menekan keragaman pemikiran.<br>&nbsp;</p><p><strong>4. Kesehatan</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Penyuluhan kesehatan dan program imunisasi meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi.</p><p>• Perbaikan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.</p><p>• Program KB berhasil menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Ketergantungan pada bantuan luar negeri untuk program kesehatan, yang terkadang menghambat kemandirian dalam penyelesaian masalah kesehatan.</p><p>• Terdapat ketidakmerataan dalam distribusi fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>5. Pendidikan</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Pendidikan dasar menjadi lebih merata dengan banyaknya sekolah yang dibangun di daerah pedesaan.</p><p>• Kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan menengah meningkatkan angka partisipasi sekolah.</p><p><br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Sistem pendidikan yang terlalu terpusat pada nilai dan ujian menyebabkan kurangnya pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa.</p><p>• Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat ideologi pemerintah, sehingga kurang mendorong kebebasan berfikir dan kritik terhadap pemerintah.</p><p>• Kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Kebijakan pada masa Orde Baru, terutama di bidang kesehatan, berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan, menurunkan angka kelahiran, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki dampak negatif, seperti ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketidakmerataan dalam distribusi layanan, serta kurangnya perhatian terhadap keberagaman budaya dan kebebasan politik.</p>