Rafael M

30 April 2024 09:28

Iklan

Iklan

Rafael M

30 April 2024 09:28

Pertanyaan

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan presiden Soeharto melaksanakan asas good neighbour policy. Uraikan implementasi kebijakan tersebut dalam rangka berkontribusi pada perdamaian dunia!

Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan presiden Soeharto melaksanakan asas good neighbour policy. 

 

Uraikan implementasi kebijakan tersebut dalam rangka berkontribusi pada perdamaian dunia!


12

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

30 April 2024 13:52

Jawaban terverifikasi

<p>Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, implementasi asas Good Neighbour Policy bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional lainnya. Berikut adalah beberapa implementasi kebijakan tersebut dalam konteks berkontribusi pada perdamaian dunia:</p><p><strong>Penguatan Hubungan Bilateral:</strong> Soeharto mendorong diplomasi yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk memperkuat hubungan bilateral. Dengan membangun kerja sama yang baik, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi bersama, hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat perdamaian regional.</p><p><strong>Penyelesaian Konflik Secara Diplomatik:</strong> Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan konflik-konflik regional melalui diplomasi dan dialog. Dengan mengadopsi pendekatan diplomatis yang konstruktif, Indonesia berusaha untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam konflik dan membantu mencari solusi yang berkelanjutan.</p><p><strong>Peran Mediator:</strong> Sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik regional. Soeharto menggunakan kedudukan Indonesia sebagai negara yang netral dan dihormati untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti dalam konflik di Kamboja dan Timor Timur.</p><p><strong>Kerja Sama dalam Organisasi Internasional:</strong> Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan perdamaian global melalui diplomasi multilateral dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam forum internasional.</p>

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, implementasi asas Good Neighbour Policy bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional lainnya. Berikut adalah beberapa implementasi kebijakan tersebut dalam konteks berkontribusi pada perdamaian dunia:

Penguatan Hubungan Bilateral: Soeharto mendorong diplomasi yang proaktif dengan negara-negara tetangga dan mitra internasional untuk memperkuat hubungan bilateral. Dengan membangun kerja sama yang baik, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi bersama, hal ini dapat membantu mengurangi potensi konflik dan memperkuat perdamaian regional.

Penyelesaian Konflik Secara Diplomatik: Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan konflik-konflik regional melalui diplomasi dan dialog. Dengan mengadopsi pendekatan diplomatis yang konstruktif, Indonesia berusaha untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam konflik dan membantu mencari solusi yang berkelanjutan.

Peran Mediator: Sebagai negara besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesempatan untuk berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik regional. Soeharto menggunakan kedudukan Indonesia sebagai negara yang netral dan dihormati untuk memfasilitasi dialog antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, seperti dalam konflik di Kamboja dan Timor Timur.

Kerja Sama dalam Organisasi Internasional: Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional, seperti PBB dan ASEAN, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia. Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan perdamaian global melalui diplomasi multilateral dan kerja sama dengan negara-negara lain dalam forum internasional.


Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

30 April 2024 14:47

Jawaban terverifikasi

Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang melaksanakan asas Good Neighbor Policy memiliki beberapa implementasi yang berkontribusi pada perdamaian dunia, antara lain: Penguatan Hubungan dengan Negara Tetangga: Implementasi kebijakan ini memperkuat hubungan baik dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Melalui diplomasi bilateral yang kuat, Indonesia bertujuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dan menghindari konflik yang dapat merusak stabilitas regional. Penyelesaian Konflik Perbatasan: Indonesia berupaya menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga secara damai dan diplomatis. Contohnya adalah penyelesaian sengketa perbatasan dengan Malaysia melalui kesepakatan perdamaian dan penyelesaian sengketa perbatasan dengan Timor Timur melalui perjanjian yang disponsori oleh PBB. Partisipasi dalam Organisasi Internasional: Indonesia aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional, seperti PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok, untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Melalui partisipasi ini, Indonesia mendukung resolusi perdamaian dan menekankan pentingnya dialog dan diplomasi dalam penyelesaian konflik internasional.


B. Hindarto

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

01 Mei 2024 03:38

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Simak penjelasannya yuk, Pemerintah Orde Baru secara resmi masih menggunakan politik bebas-aktif sebagai dasar untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia. Penerapan politik luar negeri bebas-aktif pada masa Soeharto sangat bertolak belakang dengan politik bebas-aktif masa Soekarno yang bersifat revolusioner dan konfrontatif. Politik tersebut berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan pinjaman modal dan penangguhan hutang luar negeri demi membantu pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Adapun kebijakan politik luar negeri yang di lakukan pada masa orde baru adalah: 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Sukarno meluncurkan Konfrontasi untuk menolak pembentukan Malaysia oleh Inggris. Setelah Suharto mengambil alih kekuasaan dengan Supersemar, dia mengakhiri konfrontasi dengan konferensi antara Malaysia dan Indonesia di Bangkok pada 28 Mei 1966. 2. Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China. Setelah peristiwa 30 September 1965, pemerintah dibawah Suharto menuduh RRC mendanai dan mendukung para pelaku dan PKI. Karena itu hubungan diplomatis dengan China diputus pada Oktober 1967. Hubungan ini baru disambung kembali pada tahun 1990. 3. Ikut serta membentuk ASEAN. Bersama dengan negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, Indonesia menandatangi Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 untuk meningkatkan kerjasama di Asia Tenggara dan melawan ancaman komunisme. 4. Menginvasi Timor Timur. Pada tahun 1974, Timor Portugis mengalami perang saudara yang berakhir dengan kemenangan Fretilin yang berhaluan kiri. Untuk menghindari kemungkinan berkembangnya komunisme di Timor Timur, Indonesia menginvasi negara itu pada tahun 1975 dengan Operasi Seroja.Kembali menjadi Anggota PPB. 5. Indonesia sempat keluar dari PPB pada tahun1965, dibawah pimpinan Sukarno yang membentuk organisasi tandingan, CONEFO. Namun setelah digantikannya Sukarno dengan Suharto, Indonesia kembali meminta untuk bergabung dengan PBB pada 19 September 1966, dan diterima kembali oleh Dewan Umum PBB pada 28 September 1966. 6. Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja. Untuk membantu menghentikan perang saudara di Kamboja, Indonesia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meetings pada tahun 1988 dan 1989.    Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru adalah mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, memutus hubungan dengan Republik Rakyat China, ikut serta membentuk ASEAN, menginvasi Timor Timur, kembali menjadi Anggota PPB, dan membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta meminta kesediaan tokoh-tokoh Islam agar merevisi UUD termasuk perubahan sila pertama Pancasila yang hasilnya sebagaimana yang ada saat itu. kesediaan tokoh-tokoh Islam tersebut dapat disimpulkan A. penduduk Indonesia sebagian besar menganut agama Islam B. kalangan nasional dan Islam telah berhasil menetapkan Piagam Jakarta C. konstitusi negara tidak dapat dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia D. memiliki jiwa besar untuk tetap terciptanya persatuan dan kesatuan E. golongan islam memiliki peranan besar dalam mengubah konstitusi

11

0.0

Jawaban terverifikasi