Kebijakan ekonomi pada era demokrasi liberal beserta penjelasannya?

Halo Evamardiana, Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka. Perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Keterpurukan ekonomi pada masa demokrasi liberal membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan besar. Kebijakan yang dimaksud di antaranya: 1. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya, menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. 2. Gerakan Benteng Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo 3. Nasionalisasi De Javasche Bank Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi de Javasche Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah RI No. 122 dan 123. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Sentral kemudian pada tanggal 1 Juli 1953, de Javasche Bank berganti menjadi Bank Indonesia. 4. Sistem Ekonomi Ali-Baba Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. 5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek) Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung tanggal 7 Januari 1956. Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanudin Harahap melakukan pembubaran Uni-Indonesia dan akhirnya tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). 6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. 8. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Semoga Bermanfaat:)