kebijakan apa yg diambil selama pemerintahan kolonial Belanda

Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah: Kerja Rodi Tanam Paksa Politik Pintu Terbuka Politik Etis Pembahasan Kerja Rodi Kerja Rodi adalah kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial, terutama sejak berkuasanya Marsekal Jendral Herman WIlhelm Daendels yang memerintah di Nusantara (Jawa). Kebijakan ini ada sejak Belanda pada masa itu dikuasai oleh Perancis. Tanam Paksa: Kedua adalah tanam paksa. Kebijakan ini saat Belanda terbebas dari jajahan Perancis pada masa itu. Tanam paksa atau Cultuurstelsel dimulai dari tahun 1830, yang dicanangkan oleh Johannes Van Den Bosch. Pada masa ini penduduk wajib menanam seperlima dari hasil bumi untuk tanaman wajib, dan menyerahkan hasilnya kepada Kolonial Belanda. Tanaman wajib ini adalah tanaman yang sangat laku di perdagangan Eropa. Sistem tanam paksa yang intinya adalah memberatkan rakyat dan terjadi kelaparan karena mereka tidak sempat untuk menanam bahan pokok, pajak yang tinggi dan sistem tanam ini menjadi sistem tanam yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial. Politik Pintu Terbuka: Ketiga adalah Politik Pintu terbuka.Kebijakan ini terjadi pada tahun 1870, yang ilatarbelakangi oleh pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.Selain karena penderitaan rakyat pribumi, Politik Pintu Terbuka terjadi karena kemenangan paham liberalisme menang atas Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan yang tidak sesuai dengan asas kebebasan manusia. Di tambah lagi dengan partai Liberal menjadi suara mayoritas dalam parlemen Belanda yang kemudian mendesak Pemerintah belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Politik Etis: Keempat adalah Politik etis. Politik etis diusulkan oleh van Deventer, yang dimana tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan balas budi kepada penduduk bumiputera atau pribumi yang telah memberikan kesejahteraan kepada kerajaan Belanda. Ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer. Isi dari tiga tersebut adalah : Migrasi: Yang dimaksud migrasi adalah proses pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, untuk dijadikan buruh yang akan dipekerjakan di daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik Belanda. Kuli kontrak dari Pulau Jawa dipindahkan ke perkebunan karet di Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah pertambangan batubara di Sawahlunto, Sumatera Barat, dan bahkan juga di negeri jajahan Belanda di luar negeri. Maksud awal kebijakan ini memang dipandang sebagai kebijakan yang bersifat simbiose mutualistis, karena dapat menguntungkan pihak Belanda di satu sisi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sisi lainnya. Namun, kenyataanya tidak demikian. Jauh panggang dari api. Kebijakan itu semata-mata juga menguntungkan Belanda. Makin banyak hasil bumi dan hasil tambang yang dikeruk oleh Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Sementara rakyat tetap dalam keadaan miskin dan tertindas. Irigasi: Negara Belanda dikenal mempunyai keahlian dalam bidang teknologi perairan. Laut di Belanda dapat dibendung dan dijadikan daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam hal teknologi pengairan, Belanda memang jagonya. Melalui kebijakan irigasi, Belanda membangun jaringan irigasi yang diperlukan untuk pengairan teknis sawah dan perkebunan yang dicetak Belanda. Lagi-lagi kebijakan ini sesungguhnya bukanlah sebagai politik balas budi Belanda, melainkan semata-mata untuk mengeruk lebih banyak lagi kekayaan dari tanah jajahan. Edukasi: Kebijakan edukasi adalah pemberian kesempatan untuk bersekolah bagi rakyat jajahan. Untuk itu, maka perluasan besar-besaran jumlah sekolah dilakukan oleh Belanda.