Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan, yaitu … A. Judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu B. Judicial review, sengketa antarwarga negara dan pembubaran partai peserta pemilu · C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan· pemilihan legislatif D. pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu E. sengketa antarlembaga negara dan pemerintah

49:41 PENILAIAN AKHIR SEMESTER MAPEL PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN KELAS XII BDP Pilihlah jawaban dibawah ini dengan tepat! Hai, Abdul. Ketika Anda mengirimkan formulir ini, pemilik akan melihat nama dan alamat email Anda. Wajib diisi 1.Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal.... (2.5 Poin) 27 Ayat (1) dan 30 Ayat (1) 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1) 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (2) 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (3) 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (4) 2.Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar. Namun, banyak yang berasal dari diri pelaku sendiri seperti…. (2.5 Poin) Toleransi dengan bersikap yang tidak bertentangan dengan pendirian sendiri Tingginya sikap menghargai kedudukan orang lain Kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan baik trigatra maupun astagatra Prilaku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara 3.Kesadaran sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya adalah nilai dasar yang terkait dengan nilai.... (2.5 Poin) Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Keadilan 4.Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Cara yang bisa ditempuh seperti berikut, kecuali.... (2.5 Poin) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi 5.Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah.... (2.5 Poin) Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara 6.Peranan penting yang diemban oleh komisi yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah.... (2.5 Poin) Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjagadan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim 7.Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseoran, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak.... (2.5 Poin) Paten Penanggulangan praktik persaingan curang Desain tata letak sirkuit terpadu Desain industri Rahasia dagang 8.Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka tindakan yang layak dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya.... (2.5 Poin) Diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili Diserahkan kepada pengadilan militer agar dihukum Dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya Dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan Diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku 9.Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3).... (2.5 Poin) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya 10.Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan, karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal.... (2.5 Poin) 23 A UUD NRI Tahun 1945 23 B UUD NRI Tahun 1945 23 C UUD NRI Tahun 1945 23 D UUD NRI Tahun 1945 23 E UUD NRI Tahun 1945 11.Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan lainnya disebut … (2.5 Poin) Nilai Dasar Nilai Praksis Nilai Ideal Nilai Instrumental Nilai Estetika 12.Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila.... (2.5 Poin) Melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing Menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah Memberikan pertolongan kepada orang lain Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial 13.Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi, (1) tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan (3)…. (2.5 Poin) Tindak pidana yang dilakukan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor Tindakan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor Tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat Tindak pidana untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor Tindakan untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 14.Selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan nilai Pancasila…. (2.5 Poin) Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 15.Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila, seperti…. (2.5 Poin) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan Membina kerukunan hidup antar sesama manusia Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 16.Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal.... (2.5 Poin) 30 Ayat (1) 30 Ayat (2) 30 Ayat (3) 30 Ayat (4) 31 Ayat (1) 17.Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah.... (2.5 Poin) Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang 18.Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan. Maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penerapan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai.... (2.5 Poin) Alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial Sarana penggerak pembangunan Alat penyelesaian sengketa Alat untuk mewujudkan ketenteraman sosial 19.“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu.... (2.5 Poin) Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum Kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam pemerintahan Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law 20.Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk, (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur di dalam…. (2.5 Poin) Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002 21.Contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah.... (2.5 Poin) Perbuatan makar Menodai dan membakar bendera merah putih Menghina presiden Melanggar norma hukum Membakar gambar tokoh negara 22.Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang…. (2.5 Poin) Hankam, politik, dan sosial Hankam, politik, dan HAM Sosial, politik, dan ekonomi Sosial, ekonomi, dan fungsi publik Politik, ekonomi, dan budaya 23.Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam