Filia C

09 Mei 2024 13:06

Iklan

Iklan

Filia C

09 Mei 2024 13:06

Pertanyaan

jelaskan praktek nepotisme pada masa orde baru

jelaskan praktek nepotisme pada masa orde baru


3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

10 Mei 2024 00:54

Jawaban terverifikasi

<p>Pada masa Orde Baru di Indonesia, praktek nepotisme menjadi salah satu ciri khas dalam sistem pemerintahan yang diperintah oleh Presiden Soeharto. Nepotisme merujuk pada praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, bukan berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi yang sesungguhnya. Beberapa contoh praktek nepotisme pada masa Orde Baru antara lain:</p><p><strong>Penunjukan Keluarga dalam Pemerintahan</strong>: Soeharto sering kali menunjuk anggota keluarga atau kerabat dekatnya untuk posisi strategis dalam pemerintahan, termasuk dalam kabinet, badan-badan pemerintahan, dan perusahaan milik negara. Contohnya adalah penunjukan anak-anaknya seperti Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Bambang Trihatmodjo, dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto) ke berbagai posisi penting.</p><p><strong>Pengaruh Bisnis Keluarga</strong>: Keluarga Soeharto juga terlibat dalam bisnis yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Banyak anggota keluarga yang mendapatkan hak istimewa dalam proyek-proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan mereka keuntungan ekonomi yang signifikan dan mendominasi sektor bisnis tertentu.</p><p><strong>Pemberian Izin dan Lisensi</strong>: Nepotisme juga terjadi dalam pemberian izin dan lisensi usaha kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga atau kerabat dekat Soeharto. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi dengan lebih mudah.</p><p><strong>Penunjukan dalam Birokrasi</strong>: Banyak anggota keluarga atau kerabat dekat Soeharto yang ditempatkan di posisi-posisi penting dalam birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktek ini sering kali mengakibatkan penyimpangan dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.</p>

Pada masa Orde Baru di Indonesia, praktek nepotisme menjadi salah satu ciri khas dalam sistem pemerintahan yang diperintah oleh Presiden Soeharto. Nepotisme merujuk pada praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat, bukan berdasarkan pada kualifikasi atau kompetensi yang sesungguhnya. Beberapa contoh praktek nepotisme pada masa Orde Baru antara lain:

Penunjukan Keluarga dalam Pemerintahan: Soeharto sering kali menunjuk anggota keluarga atau kerabat dekatnya untuk posisi strategis dalam pemerintahan, termasuk dalam kabinet, badan-badan pemerintahan, dan perusahaan milik negara. Contohnya adalah penunjukan anak-anaknya seperti Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), Bambang Trihatmodjo, dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto) ke berbagai posisi penting.

Pengaruh Bisnis Keluarga: Keluarga Soeharto juga terlibat dalam bisnis yang berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Banyak anggota keluarga yang mendapatkan hak istimewa dalam proyek-proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan mereka keuntungan ekonomi yang signifikan dan mendominasi sektor bisnis tertentu.

Pemberian Izin dan Lisensi: Nepotisme juga terjadi dalam pemberian izin dan lisensi usaha kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga atau kerabat dekat Soeharto. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan sektor-sektor tertentu dalam ekonomi dengan lebih mudah.

Penunjukan dalam Birokrasi: Banyak anggota keluarga atau kerabat dekat Soeharto yang ditempatkan di posisi-posisi penting dalam birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktek ini sering kali mengakibatkan penyimpangan dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

12 Mei 2024 05:49

Jawaban terverifikasi

<p><br>Pada masa Orde Baru di Indonesia, praktik nepotisme atau pemberian jabatan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Hal ini terutama terjadi karena kekuasaan yang sangat sentralistik dipegang oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang memungkinkan para pejabat tinggi atau elit politik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi atau keluarga mereka. Berikut adalah beberapa contoh praktek nepotisme yang terjadi pada masa Orde Baru:</p><p><strong>Penempatan Keluarga atau Kerabat sebagai Pejabat Tinggi:</strong> Banyak pejabat pemerintahan atau anggota militer pada masa Orde Baru menempatkan anggota keluarga atau kerabat dekat mereka dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan, militer, atau perusahaan negara. Mereka sering kali ditempatkan di posisi-posisi strategis tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sesuai.</p><p><strong>Pengalihan Aset dan Bisnis Kepada Keluarga atau Kerabat:</strong> Pejabat pemerintah Orde Baru sering menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalihkan aset negara atau bisnis-bisnis milik negara kepada keluarga atau kerabat mereka. Hal ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan merugikan negara serta masyarakat.</p><p><strong>Pemberian Proyek-Proyek atau Kontrak-Kontrak kepada Pihak yang Terkait:</strong> Para pejabat pemerintah Orde Baru sering kali memberikan proyek-proyek konstruksi atau kontrak-kontrak kepada perusahaan atau pihak yang terkait dengan keluarga atau kerabat mereka, tanpa melalui proses lelang atau seleksi yang adil dan transparan.</p>


Pada masa Orde Baru di Indonesia, praktik nepotisme atau pemberian jabatan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat merupakan fenomena yang cukup umum terjadi. Hal ini terutama terjadi karena kekuasaan yang sangat sentralistik dipegang oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, yang memungkinkan para pejabat tinggi atau elit politik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi atau keluarga mereka. Berikut adalah beberapa contoh praktek nepotisme yang terjadi pada masa Orde Baru:

Penempatan Keluarga atau Kerabat sebagai Pejabat Tinggi: Banyak pejabat pemerintahan atau anggota militer pada masa Orde Baru menempatkan anggota keluarga atau kerabat dekat mereka dalam posisi-posisi penting dalam pemerintahan, militer, atau perusahaan negara. Mereka sering kali ditempatkan di posisi-posisi strategis tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sesuai.

Pengalihan Aset dan Bisnis Kepada Keluarga atau Kerabat: Pejabat pemerintah Orde Baru sering menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalihkan aset negara atau bisnis-bisnis milik negara kepada keluarga atau kerabat mereka. Hal ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan merugikan negara serta masyarakat.

Pemberian Proyek-Proyek atau Kontrak-Kontrak kepada Pihak yang Terkait: Para pejabat pemerintah Orde Baru sering kali memberikan proyek-proyek konstruksi atau kontrak-kontrak kepada perusahaan atau pihak yang terkait dengan keluarga atau kerabat mereka, tanpa melalui proses lelang atau seleksi yang adil dan transparan.


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

diketahui sebuah segitiga ABC yang terletak pada bidang kartesius memiliki koordinat titik sudut A (1,2), B (4,1), dan C (3,3). Lukislah A'B'C yang merupakan hasil translasi dari segitiga ABC sejauh 7 satuan ke kiri dilanjutkan dengan 2 satuan ke atas. Kemudian tentukan titik koordinat segitiga ABC

8

0.0

Jawaban terverifikasi