Jelaskan periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila

Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila mengacu pada sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Berikut adalah beberapa periode utama dalam perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia: Era Persiapan Kemerdekaan (1908-1945): Pada periode ini, gerakan nasionalis berkembang dan menuntut kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi tonggak awal dalam perjuangan melawan penjajahan. Pembentukan badan-badan perwakilan rakyat seperti Volksraad oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi langkah awal menuju representasi politik. Era Kemerdekaan (1945-1959): Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai dimulainya era kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Pengalaman awal demokrasi Indonesia ditandai dengan proses perumusan undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga negara, dan penyelenggaraan pemilihan umum. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Pada masa ini, presiden Soekarno menggagas konsep "Demokrasi Terpimpin" yang menekankan pada peran aktif negara dalam mengarahkan pembangunan nasional. Meskipun terdapat lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR, kebebasan sipil dan politik terbatas dengan adanya kontrol pemerintah yang kuat. Era Orde Baru (1966-1998): Kudeta militer tahun 1965 yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mengakhiri era demokrasi terpimpin dan membawa Indonesia ke era Orde Baru. Era Orde Baru ditandai dengan otoritarianisme, pembatasan kebebasan sipil, dan dominasi politik oleh Partai Berkarya Golkar. Meskipun demikian, Indonesia tetap mengklaim dirinya sebagai negara demokratis dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Reformasi dan Era Reformasi (1998-sekarang): Protes massa dan tekanan internasional memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, membuka jalan bagi reformasi politik. Pemilihan umum yang bebas dan adil, pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial, serta perubahan konstitusi adalah langkah-langkah penting dalam memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan intoleransi, Indonesia telah menjalani transformasi yang signifikan menuju demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.