jelaskan perbedaan jaminan HAM menurut UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen!

<p>Perbedaan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen cukup signifikan. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan keduanya:</p><p>1. <strong>Jumlah Pasal yang Mengatur HAM</strong></p><ul><li><strong>Sebelum Amandemen:</strong> Sebelum amandemen, UUD 1945 tidak memiliki pasal khusus yang membahas HAM secara rinci. Hak-hak dasar rakyat diatur secara terbatas dalam beberapa pasal saja, seperti pasal yang berkaitan dengan hak warga negara untuk beragama, mendapatkan pendidikan, dan persamaan di mata hukum.</li><li><strong>Sesudah Amandemen:</strong> Setelah amandemen, ada peningkatan jumlah pasal yang secara eksplisit membahas HAM, yaitu pada <strong>Bab XA (Pasal 28A hingga 28J)</strong>. Ini mencakup lebih banyak jenis hak, mulai dari hak hidup, hak berkeluarga, hak mendapatkan pendidikan, hingga kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan beragama.</li></ul><p>2. <strong>Jenis dan Ruang Lingkup HAM yang Dijamin</strong></p><ul><li><strong>Sebelum Amandemen:</strong> HAM dijamin secara umum tanpa merinci berbagai jenis hak individu atau hak kelompok. Contoh HAM yang diatur adalah hak beragama dan hak mendapatkan pendidikan, tetapi tidak membahas lebih jauh hak-hak lain seperti hak atas kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat, dan privasi.</li><li><strong>Sesudah Amandemen:</strong> HAM dijabarkan lebih rinci dan mencakup berbagai aspek hak hidup, hak kebebasan pribadi, hak sosial, hak ekonomi, hak politik, dan hak budaya. Pasal-pasal yang baru memberikan perlindungan pada hak-hak individu dan sosial, termasuk hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, serta hak atas rasa aman.</li></ul><p>3. <strong>Kewajiban dan Pembatasan dalam HAM</strong></p><ul><li><strong>Sebelum Amandemen:</strong> UUD 1945 tidak mengatur pembatasan atau kewajiban dalam pelaksanaan HAM. Hak lebih dianggap sebagai hak mutlak tanpa penekanan pada kewajiban atau batasan.</li><li><strong>Sesudah Amandemen:</strong> Ada pengaturan yang lebih jelas tentang kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain, serta batasan HAM yang tidak boleh melanggar norma agama, moral, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Hal ini diatur dalam Pasal 28J yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, setiap orang wajib menghormati hak orang lain.</li></ul><p>4. <strong>Penerapan dan Jaminan Perlindungan HAM</strong></p><ul><li><strong>Sebelum Amandemen:</strong> Jaminan HAM bersifat umum dan lebih tergantung pada undang-undang di luar UUD 1945, yang mengatur lebih lanjut soal HAM. Tidak ada ketentuan yang menegaskan hak rakyat terhadap pemerintah atau kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM.</li><li><strong>Sesudah Amandemen:</strong> Amandemen menambahkan ketentuan yang menegaskan peran pemerintah dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi HAM. Hak asasi yang diakui dan dijamin oleh negara ini menjadi dasar perlindungan yang lebih kokoh bagi warga negara.</li></ul><p>Amandemen UUD 1945 menjadikan jaminan HAM lebih lengkap, rinci, dan meluas, menyesuaikan dengan standar HAM internasional.</p>