jelaskan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi konflik laut china selatan

<p><strong>Jawaban: Menginisiasi sebuah&nbsp;workshop&nbsp;yang berjudul&nbsp;</strong><i><strong>Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea </strong></i><strong>(1990), sebagai inisiator pembentukan&nbsp;</strong><i><strong>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea</strong></i><strong>&nbsp;(DOC) di Kamboja (2002), dan berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan (sampai sekarang).</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik di kawasan Asia Timur yang timbul karena adanya kepentingan negara akan sumber daya alam yang melimpah di kawasan tersebut.</strong> Pulau Natuna yang saat ini terletak di Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau, berada di tengah Laut China Selatan, dimana hal tersebut menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC). Natuna adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Ranai. Natuna merupakan kepulauan paling utara di selat Karimata. Meskipun Pemerintah Indonesia menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak memiliki klaim sengketa di Laut Cina Selatan dan tidak memiliki <i>overlapping jurisdiction</i> dengan Tiongkok, namun <strong>bangsa Indonesia berperan aktif dalam mengelola konflik yang melibatkan negara-negara ASEAN tersebut diantaranya adalah:</strong></p><ol><li>Menginisiasi sebuah&nbsp;workshop&nbsp;yang berjudul&nbsp;<i>Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea </i>(1990).</li><li>Sebagai inisiator pembentukan&nbsp;<i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea</i>&nbsp;(DOC) di Kamboja (2002).</li><li>Berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan (sampai sekarang).</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, peran pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi konflik Laut China Selatan adalah menginisiasi sebuah&nbsp;workshop&nbsp;yang berjudul&nbsp;</u></strong><i><strong><u>Workshop on Management of Potential Conflict in the South China Sea </u></strong></i><strong><u>(1990), sebagai inisiator pembentukan&nbsp;</u></strong><i><strong><u>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea</u></strong></i><strong><u>&nbsp;(DOC) di Kamboja (2002), dan berperan aktif dalam mendorong negara-negara yang bersengketa menyetujui kode etik Laut China Selatan (sampai sekarang).</u></strong></p>