jelaskan pasal yang tidak diamandemen

Pasal-pasal yang tidak diamandemen adalah pasal 35, pasal 36, pasal 33, pasal 29, pasal 28, pasal 26, pasal 25, pasal 22, pasal 17, pasal 12, pasal 10, pasal 5, pasal 4, dan pasal 1 Cermati pembahasan berikut. Berikut pasal-pasal yang tidak diamandemen sebagai berikut. - Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. - Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. - Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. - Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. - Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. - Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. - Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang - Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut - Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara - Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. - Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. - Pasal 5 (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. - Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. - Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Jadi, pasal-pasal yang tidak diamandemen adalah pasal 35, pasal 36, pasal 33, pasal 29, pasal 28, pasal 26, pasal 25, pasal 22, pasal 17, pasal 12, pasal 10, pasal 5, pasal 4, dan pasal 1