Jelaskan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011!

Jawaban yang benar adalah: Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 14 mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah dan peraturan daerah sebagai peraturan yang menggabungkan nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi khusus daerah dan pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu diingat bahwa UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah undang-undang yang mengatur persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah dan peraturan daerah sebagai peraturan yang menggabungkan nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi khusus daerah dan pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 14 mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah dan peraturan daerah sebagai peraturan yang menggabungkan nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi khusus daerah dan pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.