Jelaskan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah

Jawaban nya yaitu : 1. Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah; 2. Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya; 3. Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang; 4. Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah; 5. masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi Pembahasan : Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem otonomi daerah dibutuhkan oleh Indonesia mengingat wilayahnya yang begitu luas. Pemerintah yang berwenang dalam menjalankan otonomi daerah dipilih secara demokratis. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Ada beberapa kelebihan pelaksanaan otonomi Daerah, sebagai berikut: 1. Kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, karena kewenangan berada di tangan daerah. 2. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. 3. Daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. 4. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. 5. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. 6. Kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Sedangkan untuk konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu: 1. Munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatis, sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah; 2. Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam, maupun faktor lainnya; 3. Munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang; 4. Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah; 5. masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, tanpa ada kerja sama, koordinasi, atau bahkan interaksi