Reynard T

28 April 2024 13:21

Iklan

Reynard T

28 April 2024 13:21

Pertanyaan

Jelaskan kondisi ekonomi global pasca-perang dunia ll, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik dalam negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

09

:

53

:

47

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

28 April 2024 22:58

Jawaban terverifikasi

<p>Pasca-Perang Dunia II, kondisi ekonomi global ditandai oleh pemulihan yang lambat dan proses pembangunan kembali infrastruktur yang terpengaruh parah oleh perang. Negara-negara Eropa, yang merupakan pusat pertempuran dalam perang, mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat besar, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Hal ini juga berdampak pada perdagangan internasional, di mana ketidakstabilan politik di banyak negara berkontribusi pada ketidakpastian ekonomi global.</p><p>Kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik dalam negeri secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang baru meraih kemerdekaan pada tahun 1945, harus menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonominya setelah lama dijajah oleh Belanda. Kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik di dalam negeri membuat proses pembangunan ekonomi menjadi lebih lambat dan sulit. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat menghalangi investasi asing dan domestik yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil.</p><p>Dengan demikian, kondisi ekonomi global pasca-perang dunia II, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik dalam negeri secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memperlambat proses pembangunan dan menciptakan tantangan baru dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Pasca-Perang Dunia II, kondisi ekonomi global ditandai oleh pemulihan yang lambat dan proses pembangunan kembali infrastruktur yang terpengaruh parah oleh perang. Negara-negara Eropa, yang merupakan pusat pertempuran dalam perang, mengalami kerusakan infrastruktur yang sangat besar, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Hal ini juga berdampak pada perdagangan internasional, di mana ketidakstabilan politik di banyak negara berkontribusi pada ketidakpastian ekonomi global.

Kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik dalam negeri secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang baru meraih kemerdekaan pada tahun 1945, harus menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali ekonominya setelah lama dijajah oleh Belanda. Kerusakan infrastruktur dan ketidakstabilan politik di dalam negeri membuat proses pembangunan ekonomi menjadi lebih lambat dan sulit. Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat menghalangi investasi asing dan domestik yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dengan demikian, kondisi ekonomi global pasca-perang dunia II, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik dalam negeri secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memperlambat proses pembangunan dan menciptakan tantangan baru dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

 

 


Iklan

Jacky J

Bronze

03 Mei 2024 06:49

Jawaban terverifikasi

<p>berikut adalah penjelasan mengenai kondisi ekonomi global pasca-Perang Dunia II, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik dalam negeri yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia:</p><p><strong>Kondisi Ekonomi Global Pasca-Perang Dunia II</strong>:</p><ul><li>Perekonomian global pada tahun 2021 melanjutkan perbaikan setelah terkontraksi pada triwulan II 2020. Respons kebijakan dan kerja sama internasional mendukung perbaikan ini.</li><li>Namun, laju pertumbuhan ekonomi tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki akses vaksinasi yang lebih baik dan stimulus kebijakan yang lebih besar, sehingga pemulihan ekonomi mereka lebih cepat dibandingkan negara berkembang.</li><li>Penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat pada triwulan III 2021.</li></ul><p><strong>Kerusakan Infrastruktur</strong>:</p><ul><li>Kerusakan infrastruktur akibat perang atau bencana alam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang rusak mempengaruhi produktivitas, distribusi barang, dan konektivitas.</li><li>Di Indonesia, kerusakan infrastruktur dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan dan perbaikan infrastruktur sangat penting.</li></ul><p><strong>Ketidakstabilan Politik Dalam Negeri</strong>:</p><ul><li>Ketidakstabilan politik dapat mengganggu kebijakan ekonomi dan investasi. Konflik politik, perubahan pemerintahan, dan ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.</li><li>Di Indonesia, stabilitas politik yang buruk dapat menghambat investasi dan mengganggu kebijakan ekonomi yang konsisten.</li></ul><p><strong>Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</strong>:</p><ul><li>Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,1% pada tahun 2022 dan 5,3% pada tahun 2023. Namun, tekanan dari kondisi ekonomi global yang menurun, inflasi yang lebih tinggi, dan pengetatan keuangan eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.</li><li>Pertumbuhan konsumsi diperkirakan melemah pada tahun 2024 karena nilai tabungan masyarakat akan berkurang seiring dengan pelonggaran pasar tenaga kerja dan efek pengetatan moneter yang berlanjut sejak awal tahun 2022.</li></ul><p>Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memitigasi risiko yang ada. Semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.</p>

berikut adalah penjelasan mengenai kondisi ekonomi global pasca-Perang Dunia II, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan politik dalam negeri yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia:

Kondisi Ekonomi Global Pasca-Perang Dunia II:

  • Perekonomian global pada tahun 2021 melanjutkan perbaikan setelah terkontraksi pada triwulan II 2020. Respons kebijakan dan kerja sama internasional mendukung perbaikan ini.
  • Namun, laju pertumbuhan ekonomi tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki akses vaksinasi yang lebih baik dan stimulus kebijakan yang lebih besar, sehingga pemulihan ekonomi mereka lebih cepat dibandingkan negara berkembang.
  • Penyebaran COVID-19 varian Delta dan hambatan suplai menyebabkan pertumbuhan ekonomi global melambat pada triwulan III 2021.

Kerusakan Infrastruktur:

  • Kerusakan infrastruktur akibat perang atau bencana alam dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang rusak mempengaruhi produktivitas, distribusi barang, dan konektivitas.
  • Di Indonesia, kerusakan infrastruktur dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan dan perbaikan infrastruktur sangat penting.

Ketidakstabilan Politik Dalam Negeri:

  • Ketidakstabilan politik dapat mengganggu kebijakan ekonomi dan investasi. Konflik politik, perubahan pemerintahan, dan ketidakpastian hukum dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
  • Di Indonesia, stabilitas politik yang buruk dapat menghambat investasi dan mengganggu kebijakan ekonomi yang konsisten.

Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia:

  • Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh sekitar 5,1% pada tahun 2022 dan 5,3% pada tahun 2023. Namun, tekanan dari kondisi ekonomi global yang menurun, inflasi yang lebih tinggi, dan pengetatan keuangan eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
  • Pertumbuhan konsumsi diperkirakan melemah pada tahun 2024 karena nilai tabungan masyarakat akan berkurang seiring dengan pelonggaran pasar tenaga kerja dan efek pengetatan moneter yang berlanjut sejak awal tahun 2022.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memitigasi risiko yang ada. Semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Manakah dari berikut ini yang merupakan faktor pendorong perubahan sosial yang bersifat kultural? * a. Kebutuhan akan bahan-bahan penunjang kehidupan b. Kebutuhan akan struktur politik yang lebih baik c. Penyebaran penyakit d. Globalisasi e. Keterbatasan sumber daya Salah satu faktor pendorong perubahan sosial yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat adalah: * a. Kemajuan teknologi b. Penurunan kualitas pendidikan c. Dampak luar negeri d. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan e. Keterbatasan sumber daya alam Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? * a. Penyesuaian individu terhadap lingkungan fisik b. Proses peralihan antara kemauan dan keadaan yang dialami sementara c. Perubahan yang hanya terjadi pada individu, bukan pada masyarakat d. Proses yang melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan pola interaksi dalam masyarakat e. Pertumbuhan ekonomi yang tidak mempengaruhi struktur sosial Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong perubahan sosial? * a. Gerakan sosial b. Gerakan publik c. Inovasi teknologi d. Kesetiaan terhadap tradisi e. Perubahan demografis Faktor pendorong perubahan sosial yang terkait dengan pertumbuhan populasi dan migrasi adalah: * a. Tradisi budaya b. Kebijakan pemerintah yang tidak fleksibel c. Urbanisasi d. Akulturasi e. Resistensi terhadap modernisasi

6

5.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

53

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

54

5.0

Jawaban terverifikasi