jelaskan kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahaan hingga kemerdekaan

Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891, Konveni ini kedua belah pihak menandatangani perjanjian pada 20 Juni 1891 di London menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah kedua negara. Batas Wilayah Negara merupakan garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Adapun fungsi dari batas wilayah yang di miliki indonesia yaitu sebagai pembatas antar negara Indonesia dengan negara lain serta menjaga wilayah Indonesia agar tidak di rusak, diganggu, di hancurkan atau pun di curi di wilayah sendiri. Berikut adalah penjelasan mengenai kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia: 1. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891, Konveni ini kedua belah pihak menandatangani perjanjian pada 20 Juni 1891 di London menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah kedua negara. 2. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915, pada tahun ini Belanda dan Inggris sepakat atas hasil laporan bersama mengenai penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kemudian dilakukan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London tahun 1915. 3. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928, Konvensi mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoi Babang yang mana selanjutnya kedua negara ini menandatangani kesepakatan pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. 4. MoU Indonesia dan Belanda tahun 1973, Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi sebelumnya yaitu tahun 1891, 1915, dan 1928. Isinya berupa kesepakatan-kesepakatan ­mengenai penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, konvensi Belanda-Inggris tahun 1891, Konveni ini kedua belah pihak menandatangani perjanjian pada 20 Juni 1891 di London menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah kedua negara.