Jelaskan hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia dari hasil kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !

Hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif contohnya ketika menyusun Undang-Undang lembaga Eksekutif dan Legeslatif bekerjasama dan diawasi oleh lembaga Yudikatif. Sistem politik Indonesia terdiri dari 3 lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Lembaga eksekutif yaitu yang menjalankan pemerintahan, antara lain presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga legislatif yaitu yang berkaitan dalam hal perundang-undangan, mencakup MPR dan DPR, serta DPD. Lembaga yudikatif yaitu menangani sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pemerintahan, yaitu ditangani oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga ini memiliki wewenang menjalankan pemerintahan, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Hubungannya dengan lembaga legislatif antara lain membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Hubungan antara lembaga yudikatif dengan eksekutif dan legislatif yaitu lembaga yudikatif ikut mengawasi kinerja lembaga eksekutif dan legislatif agar saat menjalankan tugas dan fungsinya tetap berada di koridor hukum. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet dan parlemen (MPR) akan dimonitor oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, Hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif contohnya ketika menyusun Undang-Undang lembaga Eksekutif dan Legeslatif bekerjasama dan diawasi oleh lembaga Yudikatif.