L L

18 Februari 2024 11:24

Iklan

L L

18 Februari 2024 11:24

Pertanyaan

Inti resolusi PBB pada tahun 1964 tentang masalah Kashmir adalah a. diserahkan kepada Pakistan b. diserahkan kepada India c. diselesaikan dahulu secara bilateral d. dilakukan referendum e. dibentuk pemerintah sementara

Inti resolusi PBB pada tahun 1964 tentang masalah Kashmir adalah

a. diserahkan kepada Pakistan

b. diserahkan kepada India

c. diselesaikan dahulu secara bilateral

d. dilakukan referendum

e. dibentuk pemerintah sementara

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

07

:

51

:

30

Klaim

1

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

Erwin A

Community

18 Februari 2024 21:36

Jawaban terverifikasi

<p>jawabannya C</p><p>Inti resolusi PBB pada tahun 1964 tentang masalah Kashmir adalah <strong>c. diselesaikan dahulu secara bilateral</strong>.</p><p>Resolusi tersebut mendorong India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar.</p><p>Berikut poin-poin penting dari resolusi tersebut:</p><ul><li><strong>Penyelesaian Bilateral:</strong> Resolusi ini mendorong India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar.</li><li><strong>Penarikan Pasukan:</strong> Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Pakistan dari wilayah Kashmir yang dikuasai India.</li><li><strong>Pengakuan Hak Tentara India:</strong> Resolusi ini mengakui hak tentara India untuk tetap berada di Kashmir untuk menjaga keamanan dan ketertiban.</li><li><strong>Referendum:</strong> Resolusi ini menegaskan kembali hak rakyat Kashmir untuk menentukan masa depan mereka melalui referendum.</li><li><strong>Peran UNMOGIP:</strong> Resolusi ini memperpanjang mandat UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) untuk memantau gencatan senjata di Kashmir.</li></ul><p>Pilihan jawaban lainnya tidak tepat karena:</p><ul><li><strong>a. diserahkan kepada Pakistan:</strong> Resolusi PBB tidak pernah menyerahkan Kashmir kepada Pakistan.</li><li><strong>b. diserahkan kepada India:</strong> Resolusi PBB tidak pernah menyerahkan Kashmir kepada India.</li><li><strong>d. dilakukan referendum:</strong> Referendum hanya salah satu poin dalam resolusi PBB, dan tidak menjadi inti resolusi tersebut.</li><li><strong>e. dibentuk pemerintah sementara:</strong> Pembentukan pemerintah sementara tidak disebutkan dalam resolusi PBB.</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Resolusi PBB tahun 1964 tentang masalah Kashmir gagal menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara India dan Pakistan mengenai beberapa poin penting dalam resolusi tersebut.</p>

jawabannya C

Inti resolusi PBB pada tahun 1964 tentang masalah Kashmir adalah c. diselesaikan dahulu secara bilateral.

Resolusi tersebut mendorong India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar.

Berikut poin-poin penting dari resolusi tersebut:

  • Penyelesaian Bilateral: Resolusi ini mendorong India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir secara bilateral, tanpa campur tangan pihak luar.
  • Penarikan Pasukan: Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Pakistan dari wilayah Kashmir yang dikuasai India.
  • Pengakuan Hak Tentara India: Resolusi ini mengakui hak tentara India untuk tetap berada di Kashmir untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
  • Referendum: Resolusi ini menegaskan kembali hak rakyat Kashmir untuk menentukan masa depan mereka melalui referendum.
  • Peran UNMOGIP: Resolusi ini memperpanjang mandat UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) untuk memantau gencatan senjata di Kashmir.

Pilihan jawaban lainnya tidak tepat karena:

  • a. diserahkan kepada Pakistan: Resolusi PBB tidak pernah menyerahkan Kashmir kepada Pakistan.
  • b. diserahkan kepada India: Resolusi PBB tidak pernah menyerahkan Kashmir kepada India.
  • d. dilakukan referendum: Referendum hanya salah satu poin dalam resolusi PBB, dan tidak menjadi inti resolusi tersebut.
  • e. dibentuk pemerintah sementara: Pembentukan pemerintah sementara tidak disebutkan dalam resolusi PBB.

Kesimpulan:

Resolusi PBB tahun 1964 tentang masalah Kashmir gagal menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat antara India dan Pakistan mengenai beberapa poin penting dalam resolusi tersebut.


Iklan

B. Hindarto

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

19 Februari 2024 11:37

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah c. diselesaikan dahulu secara bilateral Simak penjelasannya yuk, Konflik India-Pakistan pertama terjadi pada tanggal 21 Oktober 1947 - 31 Desember 1948. Beberapa negara di dunia melalui PBB, berupaya mendamaikan konflik antara India dan Pakistan. Akhirnya upaya gencatan senjata berhasil tercapai melalui Resolusi PBB yang dikeluarkan tanggal 13 Agustus 1948 dan diterapkan tanggal 5 Januari 1949. Resolusi tersebut mengatur mundurnya pasukan Pakistan dari wilayah Kashmir. Selain itu, resolusi tersebut akhirnya sepakat untuk membagi Kashmir kepada India dan Pakistan. India mendapatkan dua per tiga wilayah Kashmir sedangkan Pakistan mendapatkan sepertiga wilayah Kashmir. Dengan demikian, jawabannya c. diselesaikan dahulu secara bilateral


Nanda R

Community

21 Februari 2024 06:40

Jawaban terverifikasi

<p>jawabannya adalah C.</p><p>&nbsp;</p><p>Resolusi PBB pada umumnya menekankan perlunya penyelesaian masalah Kashmir melalui negosiasi dan perundingan langsung antara India dan Pakistan (pihak terkait) tanpa menciptakan pilihan tindakan yang bersifat memihak kepada salah satu pihak atau menentukan hasil akhir.</p>

jawabannya adalah C.

 

Resolusi PBB pada umumnya menekankan perlunya penyelesaian masalah Kashmir melalui negosiasi dan perundingan langsung antara India dan Pakistan (pihak terkait) tanpa menciptakan pilihan tindakan yang bersifat memihak kepada salah satu pihak atau menentukan hasil akhir.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

salah satu faktor yang mendorong pangeran dipenogoro untuk melawan pemerintah kolonial belanda adalah A. Kesultanan yogyakarta yang mengabaikan kesengsaraan rajyat akibat penjajahan B. Kemerosotan moral yang terjadi di kalangan bangsawan kesultanan C. Utang kesultanan kepada belanda yang terus bertambah D. Wilayah kesultanan yogyakarta yang terus menyusut E. Sikap tertutup yang ditunjukkan oleh sultan dan pejabat kerajaan kepada rakyat

6

0.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

25

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

5

5.0

Jawaban terverifikasi