Alvian A

14 Maret 2022 04:02

Iklan

Alvian A

14 Maret 2022 04:02

Pertanyaan

Guna menjamin  akuntabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan dalam menjaga keutuhan Negara  Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangat diperlukan

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

14

:

23

:

20

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

M. Najmi

25 Maret 2022 10:44

Jawaban terverifikasi

Hallo Alvian A, kakak bantu jawab ya. Jawaban pertanyaan yang tepat adalah diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Yuk simak pembahasan lengkapnya sebagai berikut : Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, diperlukan pengaturan mengenai kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020- 2024 dalam Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara dan menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Jadi itulah yang diperlukan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Semoga membantu dan terimakasih sudah bertanya.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

14

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

16

2.2

Lihat jawaban (3)