Gambarkan dengan kurva, peran Pemerintah dalam menentukan upah minimum tenaga kerja di Indonesia!

<p><br>Di Indonesia, penetapan upah minimum tenaga kerja merupakan tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa peran utama pemerintah dalam menentukan upah minimum tenaga kerja di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan lembaga, antara lain:</p><p><strong>Penetapan Upah Minimum:</strong> Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum di setiap provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ini disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan perkembangan ekonomi setempat. Penetapan upah minimum ini biasanya melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.</p><p><strong>Dewan Pengupahan:</strong> Dewan Pengupahan berperan sebagai forum musyawarah untuk menetapkan upah minimum. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Mereka bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kebutuhan hidup layak, inflasi, produktivitas, dan kondisi ekonomi setempat untuk menentukan besaran upah minimum yang wajar.</p><p><strong>Evaluasi Rutin:</strong> Pemerintah melalui Dewan Pengupahan melakukan evaluasi secara rutin terhadap besaran upah minimum. Evaluasi ini bisa dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa upah minimum tetap sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang.</p><p><strong>Koordinasi dengan Pihak Terkait:</strong> Pemerintah juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengusaha dan serikat pekerja, guna mendapatkan masukan dan memastikan kebijakan upah minimum dapat diterapkan secara adil dan berkelanjutan.</p><p><strong>Penegakan Hukum:</strong> Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait dengan pelaksanaan upah minimum. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bersangkutan.</p>