Dominasi dalam lembaga politik

<p>Dominasi dalam lembaga politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa jenis dominasi yang dapat terjadi dalam lembaga politik:</p><p>1.Dominasi Kharismatik: Dominasi ini didasarkan pada kewibawaan seseorang karena adanya kepercayaan yang besar dari masyarakat kepadanya. Contohnya adalah para nabi, tokoh agama, dan ketua adat.</p><p>2.Dominasi Tradisional: Dominasi ini didasarkan pada tradisi, di mana penguasa cenderung melanjutkan tradisi yang telah ditegakkan oleh pendahulunya. Proses peralihan kekuasaan dalam dominasi ini didasarkan pada garis keturunan</p><p>3.Dominasi Legal-Rasional: Dominasi ini didasarkan pada aturan hukum yang dibuat dengan sengaja atas dasar pertimbangan rasional. Pemimpin dalam dominasi ini dipilih dan menjalankan kekuasaannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku</p><p>Dalam konteks partisipasi politik di Indonesia, partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran strategis sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:</p><p>4.Partisipasi Otonom: Partisipasi yang dilakukan secara sadar dengan tujuan mempengaruhi pemerintah</p><p>5.Partisipasi Konvensional: Partisipasi yang dilakukan secara langsung, seperti melalui pemilu dan pilkada</p><p>6.Partisipasi Non-konvensional**: Partisipasi yang dilakukan melalui cara-cara seperti petisi, demonstrasi, dan reformasi</p><p>Partisipasi Digerakkan: Partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang mengorganisir warga negara, salah satunya adalah partai politik (parpol)</p><p>Dalam sistem politik Indonesia, terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang merupakan bagian dari struktur politik negara Partisipasi politik masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kualitas politik di Indonesia, namun perubahan kebijakan dalam sistem demokrasi tidak dapat dilaksanakan secara dominan oleh pemerintah atau lembaga eksekutif.</p><p>&nbsp;</p>