dikrit presiden

<p><strong>Jawaban: Dibubarkannya Konstituante. Diberlakukannya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dekret atau dekrit</strong> adalah keputusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, dan sebagainya. <strong>Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan dekret pertama dalam sejarah Republik Indonesia.</strong> Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 <strong>dilatarbelakangi karena kegagalan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUD) 1950.</strong> <strong>Konstituante adalah</strong> badan atau dewan perwakilan yang dibentuk pada 1956 dan ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia. <strong>UUDS 1950 digunakan sejak 1950 seiring dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS)</strong> yang semula dipakai sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. <strong>Tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 adalah untuk menyelamatkan negara berdasarkan </strong><i><strong>staatsnoodrecht</strong></i><strong> atau hukum keadaan bahaya bagi negara.</strong> Dengan adanya Dekrit Presiden 1959, maka masa Demokrasi Liberal atau Parlementer di Indonesia resmi berakhir dan dilanjutkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. <strong>Adapun isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:</strong></p><ol><li>Dibubarkannya Konstituante.&nbsp;</li><li>Diberlakukannya kembali UUD 1945.&nbsp;</li><li>Tidak berlakunya lagi UUD 1950.&nbsp;</li><li>Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah Dibubarkannya Konstituante. Diberlakukannya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya lagi UUD 1950. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).</u></strong></p>