Diketahui tingkat PDB Negara X tahun 2020 dan 2021 secara berturut- turut adalah US$409 miliar dan US$505 miliar. Di tahun berikutnya (2022), diketahui nilai konsumsi masyarakat US$162,5 miliar, investasi sebesar US$152,4 miliar, pengeluaran pemerintah sebesar US$120,2 miliar, ekspor mencapai US$87 miliar, dan impor sebesar US$58,6 miliar. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Negara X tahun 2022 dengan tahun dasar 2021. Kemudian, bandingkan laju pertumbuhan tersebut dengan periode sebelumnya. Jelaskan menurut pemahaman kalian.

Strategi Ekonomi Indonesia Atasi Dampak Covid-19 [...] Selain sedang berusaha menghadapi penyebaran virus corona di dalam negeri, Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Seperti diketahui semua negara saat ini juga masih fokus menangani wabah Covid-19 yang pada akhirnya mengganggu kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain dan pasar keuangan. Prospek pelemahan ekonomi global tersebut diperparah lagi dengan kecenderungan pelemahan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabiltas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdi dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, melakukan ossessment untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkinakan kita hadapi akibat dar dampak Covid-19 pada ekonomi lndonesia. [Tabel data: Presentasi Sri Mulyani] Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, hasil dari assessment tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesi hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020, dengan nilai tukar rupiahnya 12.500/dolar. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0,4% dengan nilai tukar rupiah mencapai 20.000/dolar Sebagai perbandingan pada krisis keuangan 2008, kondsi aktual yang terjadi pada tahun 2009, ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh diangka 4,6% atau turun 1,4%. Mengapa skenario ini cenderung lebih pasrah dibanding 2008? Karena kala itu Indonesia masih mampu menahan dampaknya pada struktur ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh sektor konsumsi domestik. Dan memang pada waktu itu, masyarakat di daerah masih tetap beraktitas normal, demikian juga UKM yang tidak berhubungan dengan ekspor impor masih tergolong beroperasi normal. Di berbagai daerah, penanda dan petugas kepolisian dibantu TNI memberikan imbauan agar masyarakat menghindari kumpul di warung atau tempat makan minum dengan tujuan agar penyebaran covid-19 dapat dikontrol. Sebagai gambaran di 2019 sendiri, konsumsi rumah tangga menopang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 56,82% sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika melihat lebih dalam lagi dari assessment yang dilakukan oleh KSSK disebutkan juga bahwa konsumsi rumah tangga yang semula berdasarkan asumsi APBN 2020 ci angka 5,0% turun menjadi 3,22% pada skenario berat dan menjadi hanya 1,6% dengan skenario sangat berat. Sebagai gambaran, saat ini ada 7 juta warga negara Indonesia yang masih belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi 5% itu setara dengan penciptaan lapangan keja untuk 2 juta hingga 2,5 juta warga negara Indonesia. Antisipasi pada Skenario Walaupun hasil assessment yang dilakukan oleh KSSK ini terlihat begitu menakutkan Sri Mulyani menekankan bahwa justru asumsi ini akan menjadi patokan agar jangan sampai skenario terburuk atau sangat berat terjadi. Itulah mengapa pemerintah berusaha mengeIuarkan beberapa kebijakan dan stimulus untuk mengurangi dampak dari wabah pandemi Covid-19. Pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas Sistem Keuangan, dimana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 triliun. [Tabel Belanja dan Anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19] Sesuai dengan penjelasan di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, detail dari penggunaan Anggaran tersebut sebagai berikut: Prioritas ke-1 untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk social safety net akan diperluas sebesar Rp110 trilun. Prioritas ke-3 adalah dukungan kepada industri senilai Rp70 triliun (pajak, bea masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 tiliun. [...] (Yossy Girsang, Pengamat Ekonomi dan Praktisi Pasar Modal-Tim Ekonomi Tagor) Kesimpulan yang SALAH berdasarkan informasi di atas adalah .... A. Penurunan ekonomi untuk skenario berat akan lebih buruk 2,1 kali dibanding aktual yang terjadi di 2009 B. untuk skenario sangat berat dampaknya lebih buruk 4,1 kali dibanding krisis ekonomi 2008-2009. C. Kondisi ekonomi akibat COVID-19 lebih buruk bila dibandingkan krisis 2008 D. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan tidak sampai 1,5% sehingga memperparah dampak pelemahan ekonomi. E. Wabah Covid-19 menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain, pasar keuangan, hingga pelemahan pelemahan harga minyak mentah global.

6

0.0

Jawaban terverifikasi

Data pendapatan nasional negara x dengan metode pengeluaran sebesar rp 305.000 miliar. komponen-komponen pendapatan nasional yang tercatat antara gaji pegawai rp 56.000 miliar, bunga modal rp 16.000 miliar, laba pengusaha rp 24.000 miliar, sewa tanah rp 45.000 miliar, pengeluaran pemerintah rp 122.000 miliar, pengeluaran konsumen rp 145.000 miliar, investasi rp 16.500 miliar dan total impor ro 35.000 miliar. apabila negara x melakukan ekspor pada tahun yang bersangkutan, total eksport yang tercatat sebesar . . .

5

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara & masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa & marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

3

5.0

Jawaban terverifikasi

Negara amarta memiliki sektor perkebunan, dengan hasil utama buah apel. harga buah apel dari petani selama setahun adalah 500 miliar rupiah. apel tersebut kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan untuk dipotong-potong dan dikering-kan, sehingga total harganya menjadi 1.000 miliar rupiah. apel yang telah dikeringkan tersebut dibeli oeh perusahaan-perusahaan yang lain untuk diubah menjadi keripik apel yang dijual dengan harga 1.500 miliar rupiah.data lain dari negara amarta menunjukkan bahwa sewa tanah dalam satu tahun sebesar 25.000 miliar rupiah, total upah yang diterima para pegawai sebesar 25.000 miliar rupiah, total bunga perbankan selama satu tahun sebesar 5.000 miliar rupiah, total keuntungan perusahaan sebesar 15.000 miliar rupiah.sedangkan total konsumsi masyarakat selama satu tahun 45.000 miliar rupiah, pengeluaran pengusaha selama satu tahun sebesar 15.000 miliar rupiah, total belanja pemerintah sebesar 25.000 miliar rupiah, total ekspor sebesar 10.000 miliar rupiah, impor total sebesar 5.000 miliar rupiah. berdasarkandata tersebut, besarnya pendapatan nasional negara amarta dengan pendekatan pengeluaran yaitu ...

15

0.0

Jawaban terverifikasi

Harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, telur, dan daging ayam mengalami kenaikan hampir sebesar 1,2% dibandingkan tahun 2018. Kondisi terse- but menyebabkan kenaikan laju inflasi sebesar 2,2% pada tahun 2019. Dengan kenaikan laju inflasi tersebut pemerintah mengambil kebijakan moneter yang bertujuan .... a. meningkatkan nilai ekspor sehingga memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri b. menyesuaikan tingkat perputaran uang dengan tingkat pertumbuhan arus barang c. menjaga daya beli masyarakat sehingga perekonomian kondusif d. menarik investor agar berinvestasi sehingga menambah pendapatan negara e. meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan Mohon bantuannya kak, terima kasih 😊🙏

35

5.0

Jawaban terverifikasi