Di sebuah kecamatan terdapat perusahaan konveksi yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan upah di bawah UMR. Berkali-kali para pegawai berunjuk rasa menuntut kenaikan upah dan peningkatan kesejahteraan namun pihak pengusaha tidak memenuhi tuntutan tersebut. Berkat keterlibatan pemerintah daerah setempat dan Komisi Perlindungan Anak akhirnyapengusaha bersedia memenuhi tuntutan para pegawai. Agar para pegawai terlindungi hak asasinya, kemukakan: a. Apa yang harus pemerintah daerah yang mengetahui kejadian tersebut? b. Apayang harus dilakukan Komisi Perlindungan Anak berkaitan dengan pegawai di bawah umur?

Upaya pemerintah daerah adalah menarik seluruh tenaga kerja di bawah umru dari perusahaan tersebut dan memberikan sanksi. Dan peran KPAI terkait pegawai di bawah umur adalah memberikan rekomendasi kepada pemda untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha serta memberikan pendampingan hingga rehabiltasi kepada anak-anank tersebut. Mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Tindakan ini digolongkan ke dalam tindakan eksploitasi anak. Adapun terkait sistem pengupahan, pengusaha seharusnya melakukan pengupahan berdasarkan UMR yang berlaku. Analisis ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Upaya pemerintah daerah adalah menarik seluruh tenaga kerja di bawah umru dari perusahaan tersebut dan memberikan sanksi. B. Peran KPAI terkait pegawai di bawah umur adalah memberikan rekomendasi kepada pemda untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha serta memberikan pendampingan hingga rehabiltasi kepada anak-anank tersebut. Jadi, upaya pemerintah daerah adalah menarik seluruh tenaga kerja di bawah umru dari perusahaan tersebut dan memberikan sanksi. Dan peran KPAI terkait pegawai di bawah umur adalah memberikan rekomendasi kepada pemda untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha serta memberikan pendampingan hingga rehabiltasi kepada anak-anank tersebut.