Di laut Natuna telah terjadi insiden pelanggaran territorial laut Indonesia yang dilakukan oleh kapal penangkapan ikan negara asing, sehingge pemerintah Indonesia melakukan penangkapan terhadap kapal asing tersebut yang telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. Berdasarkan uraian di atas tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah.... A. Berdasarkan pelanggaran tersebut kapal dikembalikan kepada negaranya. B. Sesuai kebijakan Menteri Kelautan kapal tersebut ditangkap dan ditenggelamkan. C. Kapal tersebut ditangkap, kemudian diberikan kepada nelayan Indonesia. D. Kapal tersebut ditahan dan diproses hukum oleh Indonesia, kemudian diberikan amnesti.

Untuk kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut ada 2 macam yakni zaman kementrian kelautan yang dijabat ibu susi maka tindakan yang dilakukan adalah B. Sesuai kebijakan Menteri Kelautan kapal tersebut ditangkap dan ditenggelamkan. Ketika Kementrian kelautan tidak dijabat oleh ibu Susi kebijakan berubah yakni dengan C. Kapal tersebut ditangkap, kemudian diberikan kepada nelayan Indonesia. Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan berat seperti perbudakan dan penyelundupan narkotika antar negara masih rentan terjadi di wilayah laut Indonesia. Luasnya perairan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pengawasan secara ketat pemerintah dengan cara meningkatkan keamanan sekaligus menyusun aturan yang tepat agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebab, lemahnya pengawasan wilayah laut berdampak hilangnya potensi kekayaan laut nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan ada berbagai macam cara yakni ketika Kementrian Kelautan dijabat oleh Ibu Susi maka langkah yang diambil kapal tersebut ditangkap dan ditenggelamkan, berbeda dengan Pak Edhy yang Kapal tersebut ditangkap, kemudian diberikan kepada nelayan Indonesia. Keduanya merupakan upaya yang baik untuk melindungan wilayah territorial laut Indonesia. Jadi, Untuk kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut ada 2 macam yakni zaman kementrian kelautan yang dijabat ibu susi maka tindakan yang dilakukan adalah B. Sesuai kebijakan Menteri Kelautan kapal tersebut ditangkap dan ditenggelamkan. Ketika Kementrian kelautan tidak dijabat oleh ibu Susi kebijakan berubah yakni dengan C. Kapal tersebut ditangkap, kemudian diberikan kepada nelayan Indonesia.