Dewan Konstituante hasil Pemilihan Umum tahun 1955 gagal melaksanakan tugasnya untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru.Hal ini disebabkan oleh... a.pertentangan antara partai-partai yang memperoleh suara terbanyak b.munculnya rasa tidak puas dari beberapa partai yang berhasil duduk dalam Dewan Konstituante c.adanya ancaman dari pihak partai komunis untuk menggagalkan sidang d.kurang tegasnya peraturan dalam Dewan Konstituante terhadap para anggotanya

Hai Sary A, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah yang a.pertentangan antara partai-partai yang memperoleh suara terbanyak Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Desakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 semakin menguat karena Badan Konstituante yang dipilih dalam pemilu 1955 belum berhasil menghasilkan undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUD 1945. Pada masa itu kewenangan penetapan undang-undang dasar berada pada Dewan Konstituante. Pembahasan tersebut berlanjut dengan pemungutan suara mengenai usulan konstitusi negara namun terjadi pertentangan antara partai-partai yang memperoleh suara terbanyak. Bahkan, hingga tiga kali pemungutan suara, anggota Konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Pada 3 Juni 1959 sidang Dewan konstituante memasuki masa reses. Pada masa reses tersebut beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk pembubaran Konstituante. Kondisi ini menyebabkan situasi politik menjadi genting. Konflik politik antarpartai semakin panas dan melibatkan masyarakat. Situasi semakin rumit ketika terjadi beberapa aksi pemberontakan di berbagai daerah yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi yang tidak menentu menyebabkan A.H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 yang berisi larangan kegiatan politik, termasuk aktivitas anggota Konstituante. Pada awal Juli 1959 Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja; Roeslan Abdulgani, dan Muh. Yamin. Pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan Konstituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan sebuah pidato singkat Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Meskipun singkat, pidato Presiden Soekarfio tersebut berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Pidato tersebut kemudian dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Semoga membantu yaa :))