dasar penetapan indonesia sebagai negara maritim

Halo Sri D. Kakak bantu jawab ya. Dasar penetapan Indonesia sebagai negara maritim yaitu karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu dilihat juga dari kondisi geografis, ekonomi, politik, dan sejarah negara Indonesia memenuhi syarat untuk menjadi satu negara maritim. Berikut adalah penjelasannya. Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim berdasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang di sebut Archipelagic State Principle (Prinsip negara kepulauan). Pada UNCLOS sendiri, Indonesia ditetapkan dalam 2 pasal, yaitu Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 47 ayat 1, yang berbunyi : Pasal 46 butir (a) “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain; Pasal 46 butir (b) “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Pasal 47 Butir (1) Garis pangkal kepulauan (archipelagic baselines) adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu. Dari penjelasan di atas, Indonesia ditetapkan negara maritim karena telah memenuhi persyaratan sebagai kepulauan atau maritim berdasarkan UNCLOS 1982. Semoga membantu ya!