dasar hukum PEMILU

Hallo, Robiul. Kakak bantu jawab ya :). Jawaban yang benar adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22 E. Yuk simak pembahasan berikut. PEMILU singkatan dari Pemilihan Umum. PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (PEMILU) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dasar hukum PEMILU adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22 E. Bunyi pasal 22E NKRI 1945 yaitu sebagai berikut: 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jadi, dasar hukum PEMILU adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22 E. Semoga membantu ya :).