Dasar hukum pelaksanaan AMDAL adalah

Landasan hukum pelaksanaan AMDAL migas di Indonesia adalah: 1. UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL. 3. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. 6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 1998 tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan. 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 tahun 1996 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. 11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1998 tentang baku mutu tingkat kebisingan. 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 tahun 2000 tentang panduan penilaian dokumen AMDAL. 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan dibidang pertambangan dan energi. 14. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. 15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL