dasar hukum apa yang harus diambil untuk menuntaskan/menegakkan NKRI dari ATHG

Hai Ardiana S! Kakak bantu jawab, ya. Jawabannya adalah dasar hukum bela negara. Yuk, kita bahas! Soal tersebut menanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menuntaskan ATHG serta menegakkan NKRI. ATHG adalah singkatan dari Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki banyak budaya, adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa menjadikan rentan akan perpecahan. Selain itu, ancaman juga bisa datang dari luar seperti agresi militer. Dalam menghadapi ATHG, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum untuk warga negara Indonesia agar melakukan bela negara sebagai upaya menuntaskan ATHG. Terdapat beberapa peraturan dan ketetapan dalam dasar hukum bela negara. Yaitu UUD tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 ayat 3. Lalu Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok perlawanan rakyat. Tap MPR No.6 Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan keamanan nasional juga mengatur tentang bela negara dalam menghadapi ATHG. Dan yang terakhir adalah Tap MPR No.6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serrta Tap MPR No.7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Jadi, jawabannya adalah dasar hukum bela negara.