Dalam suatu peristiwa sejarah kita beberapa kali menemukan adanya konsep perubahan dan keberlanjutan. Konsep perubahan atau berlanjutan ini sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam suatu era pemerintahan tertentu. Sebagai contohnya pada masa penjajahan Belanda yaitu di era Daendels terdapat kebijakan yang dilanjutkan di era Raffles, salah satu diantaranya adalah …. rakyat diberi kebebasan untuk menanami tanahnya dengan sesuai keinginannnya adanya penguasa pribumi dalam pemerintahan untuk membantu tugas Belanda berlaku pajak hortikultura, contingenten, pelayaran hongi, penyerahan gaba-gaba penguasa pribumi dijadikan pegawai pemerintah yang digaji berupa uang/beras di Indonesia diberlakukan sistem pajak baru berupa system sewa tanah/landrent

Halo Aditya C, Kakak bantu jawab ya Jadi, kebijakan yang dilanjutkan di era Raffles , salah satu diantaranya adalah adanya penguasa pribumi dalam pemerintahan untuk membantu tugas Belanda. Yuk pahami penjelasan berikut. Pada masa penjajahan Belanda, Herman William Daendels dipilih sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia pada tahun 1808-1811. Berikut yang merupakan kebijakan Daendels dalam berbagai bidang diantaranya : - Bidang politik dan pemerintahan Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan, membagi pulau Jawa menjadi 23 karesidenan, Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial, Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik. Bidang sosial dan ekonomi : Pelaksanaan penyerahan wajib hasil pertanian, Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar Internasional, Memungut pajak kepada rakyat pribumi, Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Bidang militer dan pertahanan : Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa, Membangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon, Membangun jalan raya Anyer-Panarukan, Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Sedangkan Thomas Stamford Raffles ialah Gubernur Jenderal Hindia Belanda terbesar yang berkuasa pada tahun 1811-1816. Berikut kebijakan Raffles dalam berbagai bidang, diantaranya : Kebijakan bidang politik : Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial dan Politik pecah belah. Kebijakan bidang ekonomi : Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem penyerahan wajib hasil bumi (Verplichte Leverantie), Menetapkan sistem sewa tanah (landrent system), Pajak dibayarkan tanpa melalui Bupati melainkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa, Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor dan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Kebijakan di bidang sosial. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa), Penghapusan perbudakan, Peniadaan pynbank, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau, Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit (ras). Kebijakan bidang hukum : Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles diantaranya Court of Justice, Court of Request, Police of Magistrate Raffles. Mereka meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati, karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum. Kebijakan bidang ilmu pengetahuan : Ditulisnya buku berjudul History Of Java, Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago, ikut aktif mendukung Bataviaach Genootschap, ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi, dan dirintisnya Kebun Raya Bogor. Semoga membantu.